Realisasi Pajak Tambang Rp 12 Miliar, Terdongkrak Proyek Tol

PRO DAN KONTRA: Aktivitas tambang di Pasuruan (foto atas). Pajak tambang di Pasuruan tembus angka Rp 12 M lantaran terkerek proyek tol. Tol Gempol-Pasuruan. Adanya proyek tol membuat aktifitas tambang utamanya sirtu, dibutuhkan. (Dokumen Jawa Pos Radar Bromo)

PURWOREJO – Kendati kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan sudah diambil alih oleh Pemprov Jawa Timur sejak 2017 lalu, namun pajak hasil tambang atau pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), masih masuk pajak daerah Pemkab Pasuruan. Sampai semester pertama, sumbangan pajak dari sektor tambang mencapai Rp 12,6 miliar.

Hal itu disampaikan Mokhammad Syafi’i, kabid Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan. Ia mengatakan, dari data Badan Keuangan Daerah (BKD), sampai semester pertama atau akhir Juni lalu, hasil pajak MBLB sudah mencapai Rp 12,6 miliar.

Jumlah ini sudah mencapai 87,35 persen dari target sebesar Rp 14,5 miliar. “Sampai pertengahan tahun kemarin sudah cukup tinggi. Bahkan, secara persentase sudah lebih dari separo target, yaitu 87,35 persen,” jelasnya.

Penerimaan pajak MBLB di Kabupaten Pasuruan memang dari hasil tambang keruk pasir dan batu (sirtu). Pajak yang masuk MBLB mulai dari pasir, tanah uruk, dan sirtu. Biasanya pajak yang dikenakan sebesar 25 persen dari nilai jualnya. Jumlahnya yang terdata sebagai penyumbang pajak mencapai 56 titik.

Syafi’i –sapaan akrabnya – menjelaskan, untuk penerimaan di semester pertama tahun 2018 ini, terdongkrak lantaran pembangunan tol. “Dari penerimaan pajak MBLB yang masuk ke pajak daerah, nantinya digunakan untuk pengembalian habitat lingkungan, pemulihan jalan, lingkungan, dan sebagainya,” jelasnya.

Karena realisasinya sudah melebihi dari separo target, kemungkinan pada Perubahan APBD, targetnya akan dinaikkan. BKD optimistis, target yang ditetapkan bisa tercapai pada akhir tahun nanti. (eka/rf)