Kasus Korupsi Inkracht, Eks Kabid Dispertan Masih Nikmati 50 Persen Gaji

PANGGUNGREJO – Proses pemberhentian eks Kabid Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Pasuruan Erdeny Dinarta terus bergulir. Sejauh ini Pemkot Pasuruan masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya untuk memprosesnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan Muhammad Fakih mengungkapkan, Pemkot sudah menerima informasi jika kasus korupsi yang menjerat Erdeny sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Namun, sejauh ini Pemkot belum memproses pemberhentiannya.

Pasalnya, pihaknya belum mendapatkan salinan putusan Erdeny. Dan, awal Agustus lalu, pihaknya sudah mengirim surat pada PN Kota Surabaya. Surat ini berisikan permintaan salinan putusan Erdeny yang dinyatakan sudah inkracht.

“Kami sudah tahu jika kasusnya sudah inkracht. Kami sudah menanyakan tentang salinan putusan ini pada PN Kota Surabaya. Namun, kami belum menerimanya,” katanya.

Fakih menjelaskan, jika salinan putusan inkracht sudah diterima Pemkot, pihaknya akan langsung menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya, hal ini dengan melibatkan tim indisipliner Pemkot.

Menurutnya, Erdeny masih menerima hak sebagai ASN Pemkot Pasuruan, berupa gaji dan tunjangan. Namun, besarannya hanya 50 persen. Ia memastikan, jika proses pemberhentiannya sudah dilakukan, Erdeny tidak akan menerima haknya sebagai ASN.

“Kalau aturannya dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN yang terlibat korupsi diberhentikan dan tidak menerima hak sama sekali,” terang Fakih.

Seperti diketahui, pengusutan kasus ini bermula saat seksi Intel Kejari mendapatkan laporan terkait indikasi tindak pidana korupsi program pemanfaatan eks bengkok di Dispertan. Program pemanfaatan ini berupa program pemanfaatan lahan bengkok milik Pemkot Pasuruan untuk petani.

Lahan yang dimanfaatkan seluas 163 hektare. Pengelolanya adalah Kelompok Buruh Tani (KBT) bentukan Dispertan. Namun, dalam kurun waktu 2012-2015, uang sewa tidak disetorkan. Selain itu, penyidik menemukan pengelolaan lahan eks bengkok seluas 21 hektare ini dikelola Dispertan, seharusnya dikelola oleh KBT. (riz/fun)