Tegas, MUI Kembali Minta Padepokan Dimas Kanjeng Ditutup

KRAKSAAN – MUI Kabupaten Probolinggo kembali meminta Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, ditutup. Permintaan penutupan itu tak lepas kasus hukum yang menimpa pemiliknya, Dimas Kanjeng Taat Pribadi serta pengikutnya.

Termasuk sederet kontroversi yang melibatkan padepokan tersebut. Permintaan menutup padepokan disampaikan MUI saat rapat koordinasi (rakor) secara tertutup yang digelar Polres Probolinggo, Senin (27/8).

Rakor itu digelar terkait isu-isu terkini soal padepokan. “Hasil rapat, kami dari MUI mengusulkan bagaimana rapat Forkopimda plus untuk penanganan penyelesaian kasus padepokan,” kata Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH. Syihabbuddin Sholeh.

Sejumlah pihak hadir dalam rakor tersebut. Di antaranya, Muspika Kecamatan Gading, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Satpol PP, dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo.

Pertimbangannya, keberadaan kegiatan Padepokan Dimas Kanjeng lebih banyak mudaratnya. Selain itu, telah diketahui adanya tindak pidana penipuan sampai dugaan penyimpangan ajaran di dalam padepokan. Bahkan, pendiri Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi pun sudah ditahan dan divonis bersalah oleh pengadilan.

Meski begitu, masih belum dapat diputuskan, bagaimana sikap yang akan dilakukan terkait kegiatan di dalam Padepokan Dimas Kanjeng.

“Tapi untuk keputusannya, masih menunggu rapat-rapat berikutnya. Karena masih perlu dibahas di tingkat Forkopimda Plus,” terangnya.

Kapolres Probolinggo AKBP Fadly Samad saat ditemui mengatakan, rakor ini terkait perkembangan situasi di wilayah Probolinggo. Salah satunya, menindaklanjuti terkait padepokan itu.

“Sejauh ini, soal Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi masih dalam penanganan sesuai prosedural. Dibutuhkan bantuan dari seluruh masyarakat, terutama penanganan pada pengikut Taat Pribadi di wilayah Gading. Karena mereka juga korban, mereka juga hanya sementara di sini,” terangnya.

Disinggung soal permintaan penutupan padepokan, Kapolres mengaku tergantung proses hukum. Karena yayasan padepokan ini berdiri atas izin Kemenkum HAM. Jadi, harus dilakukan sesuai prosedur dan oleh kementerian juga.

“Salah satu yang bisa digunakan untuk menutup padepokan itu, jika ada putusan inkracht terkait pidana pencucian uang. Di mana, saat ini masih belum ada putusan tetap terkait tindak pidana pencucian uang,” terangnya.

Terkait adanya informasi rencana pelantikan pengurus padepokan, Kapolres membantah adanya kegiatan pelantikan tersebut. Apalagi ada informasi jika Taat Pribadi akan hadir dalam acara pelantikan itu.

“Sampai saat ini tidak ada rencana pelantikan itu. Jika ada rencana itu, kami akan larang. Karena status Padepokan Dimas Kanjeng itu masih status quo,” tegasnya.

Sementara itu, Jawa Pos Radar Bromo berusaha untuk mengonfirmasi hasil pertemuan tersebut pada pengurus Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Yakni, Marwah Daud Ibrahim. Hanya saja, saat dihubungi via telepon, tak kunjung diangkat. (mas/rf/mie)