Selisih Harga Diduga Mark Up-Dilaporkan KPK, Ini Tanggapan Wali Kota Pasuruan

KPK
MINTA DIUSUT: Ketua Kompak Lujeng Sudarto menunjukkan bukti laporan ke Kejagung dan KPK soal adanya indikasi kerugian negara atas pengadaan kantor Kecamatan Panggungrejo. (Fahrizal Firmani/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Adanya indikasi kelebihan pembayaran pengadaan tanah kantor Kecamatan Panggungrejo, disorot Konsorsium Masyarakat Persatuan Anti Korupsi (Kompak). Kompak melaporkan hal ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketua Kompak, Lujeng Sudarto mengungkapkan, laporan ini sebagai tindaklanjut dari rekomendasi penyelesaian kelebihan pembayaran oleh BPK. Pasalnya, penyelesainnya sudah melebihi batas waktu yang ditentukan selama 60 hari.

Sebab, dalam peraturan BPK pasal 10 nomor 2/2017 disebutkan, bahwa penyelesaian tidak menghapus pidana dalam jangka waktu 60 hari. Di sisi lain, rekomendasi BPK sudah diberikan 25 Mei lalu atau sudah lewat dua bulan.

“Kami melaporkannya ke Kejagung dengan tembusan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati). Sebab, rekomendasinya sudah lebih dari 60 hari,” katanya.

Lujeng menjelaskan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK sudah diserahkan pada Ketua DPRD Kota Pasuruan. Sehingga, laporan ini bisa diakses untuk umum. Ini dapat diasumsikan bahwa masyarakat boleh mengambil alih untuk tindakan hukumnya.

Pihaknya juga menyoroti adanya upaya mark-up dalam pengadaan tanah tersebut. Sebab, SK Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) pengadaan tanah dan SK penetapan lokasi dilakukan di hari yang sama, yakni tanggal 21 November 2016.

“Kalau memang sampai satu bulan ke depan tidak ada tindak lanjut dari Kejagung, maka kami akan melaporkannya ke Komisi Kejaksaan,” terang Lujeng.

Sementara itu, Kejari Kota Pasuruan memeriksa 10 orang terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengenai indikasi kelebihan harga pada pengadaan tanah Kantor Kecamatan Panggungrejo.

KPK
JADI SOROTAN: Kantor Kecamatan Panggungrejo yang jadi sorotan banyak pihak. (M Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Pasuruan Siswono mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Yakni, PPK Muhammad Amin; Mantan Lurah Trajeng Hajali; penjual tanah, Handoko; dan Panitia Pengadaan Tanah Muhammad Tormudi.

Selanjutnya, perwakilan appraisal dari KJPP yakni Asnawi serta lima anggota pengadaan tanah. Pemeriksaan ini dilakukan sejak dua bulan terakhir, mulai awal Juli lalu. Selain itu, Kejari juga sudah mengumpulkan bukti seperti dokumen pengadaan tanah.

“Kami menanyakan terkait proses pengadaan tanah. Dan, mereka menyebut jika pengadaan tanah sudah sesuai dengan mekanisme. Termasuk appraisal Asnawi mengaku jika harga taksiran sudah disesuaikan dengan menggunakan data pembanding dengan tanah sekitarnya,” jelasnya.

Siswono menyebut, sejauh ini proses penyelidikan masih dalam tahap mencari bukti. Sehingga, Kejari belum dapat memastikan adanya unsur pidana atau tidak dalam kasus ini. Namun, ia memastikan tidak menutup kemungkinan dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Pemeriksaan kami ini mengacu pada LHP BPK yang menyatakan adanya kelebihan sekitar Rp 2,9 miliar untuk pengadaan tanah. Sejauh ini, kami masih meminta keterangan pihak terkait sekaligus mengumpulkan bukti-bukti,” ungkap Siswono.

Anggota panitia kerja (panja) LHP BPK atas laporan keuangan Pemkot Pasuruan pada 2017, Abdullah Juanedi menyebut, pihaknya berharap seluruh rekomendasi oleh BPK dilaksanakan secara tertib. Panja menghargai upaya dari penjual untuk mencicil kelebihan pembayaran.

Panja juga menghormati upaya Kejari untuk meminta keterangan sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah kantor Kecamatan Panggungrejo. Ia berharap jika memang ada kejanggalan, Kejari dapat memproses secara hukum.

“Tentunya kami akan tetap mengawal rekomendasi dari BPK. Yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen segala pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya,” terang politisi dari Fraksi PKB ini.

Sementara itu, Muhammad Amin yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Pasuruan membenarkan jika dirinya diperiksa oleh Kejari. Saat pemeriksaan, Kejari meminta penjelasan mengenai indikasi kelebihan harga.

“Ya, memang benar. Saya sempat dipanggil oleh Kejari. Pertanyaannya standar tentang masalah pengadaan tanah yang disoroti BPK,” ungkapnya.

Wali Kota Pasuruan Setiyono menjelaskan, pihaknya sudah memiliki solusi atas kelebihan pengadaan tanah kantor Kecamatan Panggungrejo senilai Rp 2,9 miliar itu. Tahap pertama sebesar Rp 488,5 juta sudah terbayar Juli lalu.

Menurutnya, tidak ada masalah tentang turunnya dua SK tersebut di hari yang sama. Pasalnya, ini merupakan upayanya dalam mempecepat proses pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo sebagai fasilitas umum bagi masyarakat.

“Saya mempersilakan jika memang ada pihak yang melaporkannya ke ranah hukum. Sebab itu merupakan hak mereka. Yang jelas, kami sudah selesaikan seluruh rekomendasi BPK,” ungkapnya. (riz/fun)