Kasus Pemerasan Kades, 2 Oknum LSM Dituntut 6 Bulan

KRAKSAAN – Dua oknum anggota sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polres Probolinggo, kembali diadili. Selasa (4/9), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Probolinggo menuntut masing-masing terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara. Lihat videonya disini.

JPU menilai, kedua terdakwa terbukti melakukan pemerasan terhadap kepala desa di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Dua oknum anggota LSM itu sama-sama warga Kabupaten Probolinggo. Yakni, Suharto, 47, warga Desa Sidopekso, Kecamatan Kraksaan dan Haryanto, 47, warga Jalan Raya Krejengan, Kecamatan Krejengan.

Mereka dibekuk saat menunggu sejumlah kepala desa dan perangkat desa di sebuah warung di Desa Sumberkatimoho, Kecamatan Krejengan, Kamis (24/4). Mereka menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU di Pengadilan Negeri Kraksaan (4/9).

Dalam persidangan yang diketuai hakim Lodewyk Ivan Drir Simanjuntak, itu JPU Retno Estuningsih hanya membacakan pokok-pokok tuntutannya. Olehnya, mereka didakwa dengan dakwaan primer pasal 368 KUHP dan dakwaan subsider pasal 369 KUHP tentang Pemerasan dengan Pengancaman.

Berdasarkan pasal itulah, Retno meminta majelis hakim menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara. Hukuman itu nantinya dipotong masa tahanan yang telah dijalaninya. “Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman terhadap kepala desa. Karena itu, kedua terdakwa dituntut dengan hukuman pidana 6 bulan penjara,” ujarnya.

Menurut Retno, tuntutan hukuman ini mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Perbuatan terdakwa memberatkan karena merugikan orang lain. Sedangkan, hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya. Serta, bersikap sopan selama persidangan.

Atas tuntutan itu, terdakwa melalui penasihat hukumnya, SW Djando memutuskan mengajukan pembelaan secara tertulis. Karenanya, persidangan ditunda dan akan dilanjutkan, Senin (10/9).

Djando menilai, tuntutan 6 bulan terhadap kedua kliennya mengada-ada. Menurutnya, dalam fakta persidangan dua polisi yang menjadi saksi malah tidak hadir meski sudah dipanggil sampai 3 kali. “Kami akan mengajukan pembelaan secara tertulis. Bahwa, klien kami tidak pernah mau menerima uang itu, tapi dipaksa oleh perangkat desa yang memberi uang itu,” ujarnya.

Diketahui, dua oknum anggota LSM ini berurusan dengan hukum setelah terjaring OTT Polres Probolinggo. Mereka disangka memeras sejumlah kepala desa di wilayah Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

Kepada sejumlah kepala desa, mereka mengaku memiliki bukti ada sejumlah desa yang melakukan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Modal ini dijadikan mereka untuk menakut-nakuti sejumlah kepala desa dan perangkatnya.

Salah satu desa di Kecamatan Krejengan, yang didatangi dua oknum ini ada Desa Tanjungsari. Kepada perangkat desa ini, keduanya meminta perangkat desa menyediakan sejumlah uang. Nah, uang ini jaminan agar dugaan pungli PTSL itu tidak dilaporkan ke penegak hukum, seperti kepolisi dan kejaksaan. (mas/rud/mie)