Jadi Tersangka, Gaji Wali Kota Pasuruan Dikepras Separo

PASURUAN – Posisi Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, usai plh Dwi Fitri Nurcahyo terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tak akan lowong. Posisi itu bakal diisi pejabat definitif yaitu M Agus Fadjar.

Diketahui, Agus Fadjar mengajukan cuti karena sakit. Kabar yang diterima, sejatinya Fadjar mengajukan penguduran diri, namun dihalangi oleh Wali Kota Pasuruan Setiyono. Akhirnya, Fadjar hanya bisa mengambil cuti untuk pemulihan.

Selama Fadjar cuti, Setiyono menunjuk Dwi Fitri menjadi pelaksana harian (Plh). “DFN sebagai staf ahli sekaligus merangkap sebagai Plh. Karena Pak Agus Fadjar lagi gerah, dia sakit stroke dan sempat dirawat di rumah sakit di malang selama beberapa hari. Jadi, tidak ada kaitannya dengan ini,” kata Raharto Teno, Wakil Wali Kota Pasuruan.

Di sisi lain, Sekda Kota Pasuruan Bahrul Ulum yang mendampingi Teno juga menjelaskan posisi Dwi Fitri Nurcahyo sebagai Plh. Menurutnya, jabatan Plh itu bersifat sementara. Sehingga, agenda rutin yang membutuhkan pejabat kepala Dinas PUPR untuk sementara waktu akan diambil alih oleh sekretaris dinas.

“Kami harap kepala dinas definitif bisa masuk walaupun kondisinya sakit. Ya, untuk sementara waktu barang kali,” ucap Bahrul. Untuk jabatan yang diemban Dwi sebagai Staf Ahli Hukum dan Politik, tidak banyak mempengaruhi. “Kalau jabatan staf ahli saya kira tidak banyak berpengaruh,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk soal gaji yang akan diterima oleh Setiyono maupun DFN, pihaknya akan menunggu keputusan dari Kemendagri. “Soal gaji DFN, tentu kalau sudah ada penetapan tersangka dari kpk, maka akan dibayar separo sesuai dengan ketentuan yang ada. Sampai nanti ada keputusan inkracht. Baru nanti akan diberhentikan dengan tidak hormat,” jelasnya. (tom/rf/mie)