Ini Tanggapan Dispendik soal Laporan PKL yang Dilarang Jualan di Sekolah

BANGIL – Adanya larangan PKL berjualan di sekolah, langsung mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan. Kasi Dikdas Dispendik Kabupaten Pasuruan Heri Pujianto menguraikan, sebenarnya tidak ada kebijakan melarang PKL berjualan. Namun, sifatnya lebih pada imbauan untuk membeli makanan dan minuman di kantin. Terutama, kantin sehat sekolah.

Hal ini, kaitannya dengan sekolah Adiwiyata. Predikat Adiwiyata itu cukup ketat. Termasuk masalah kantin sehat. “Jadi, tidak ada larangan. Tapi, lebih pada imbauan. Karena di kantin sehat ada sertifikat kantin sekolah dan ada penjamahan dari Dinkes,” sampainya.

Terkait guru-guru yang berjualan, pihaknya belum mengetahuinya. Namun, bisa jadi itu adalah guru-guru non PNS atau GTT. Menurutnya, GTT itu memang diperkenankan untuk berjualan. Karena hasilnya, bisa untuk mereka sendiri.

Di sisi lain, Seksi Kesehatan Lingkungan Kemasyarakatan Dinkes Kabupaten Pasuruan Gandi mengungkapkan, pihaknya memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Jangan sampai, mereka sakit saat proses belajar mengajar gara-gara makanan ataupun minuman yang tidak sehat.

Pihaknya menegaskan, memiliki tugas untuk mengecek tambahan makanan yang dijual di kantin-kantin. Khususnya, kantin sehat. Tujuannya, untuk menjaga agar makanan yang diperjualbelikan, terjaga dari tambahan pangan. Seperti borak ataupun formalin. “Tambahan boleh, asalkan sudah mendapat rekomendasi dari BPOM,” sambungnya.

Meski begitu, PKL menurutnya, boleh berjualan. Asalkan, bisa menjalin mitra untuk memastikan jajanan yang dijual aman dari makanan tambahan. Seperti yang dilakukan dengan PKL yang ada di Bromo Tengger Semeru. Di kawasan setempat, 100 persen dagangan PKL tidak mengandung borak ataupun formalin.

“Kami bisa lakukan pembinaan dan pengecekan kandungan makanannya. Monggo kalau berkenan,” imbuhnya. (one/fun)