Bawaslu Pertegas Aturan Soal Citra Diri

PROBOLINGGO – Bawaslu RI telah memperjelas aturan mengenai pemantauan, pemberitaan, penyiaran maupun iklan kampanye pemilihan umum. Termasuk persoalan citra diri yang kerap dinilai tidak jelas batasan penyebutan citra diri.

Hal ini telah diputuskan melalui Keputusan Bersama Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan iklan Kampanye Pemilu 2019.

Dalam keputusan bersama tersebut telah diperjelas, Citra diri dalam kampanye pemilu, DPRD Provinsi Ekskutor. DPRD kota/kabupaten meliputi nomor urut partai politik dan logo partai politik.

Saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri mengungkapkan selama tidak menampilkan citra diri maka baliho bergambar caleg masuk dalam kategori iklan.

“Namun hanya iklan biasa. Sehingga bisa dipasang di jalan protokol karena iklan biasa,” ujarnya.

Namun harus dipastikan dulu bahwa iklan tersebut tidak mengandung unsur citra diri. Jika mengandung unsur citra diri maka bisa disebut dengan APK.

“Citra diri ini dengan menampilkan nomor caleg dan logo parpol. Tapi sifatnya kumulatif, harus ada keduanya yaitu nomor caleg dan logo parpol,” tambahnya.

Jika hanya menampilkan nomor caleg atau logo parpol saja tidak bisa masuk dalam kategori menampilkan citra diri.

“Munculnya peraturan ini terkait dengan peristiwa di Bawaslu pusat mengenai PSI. Yang kemudian diterjemahkan yang dimaksud dengan citra diri itu seperti apa,” ujarnya. (put/rf)