Warga Miskin di Kabupaten Pasuruan Bertambah 6 Ribu

DATA BERTAMBAH: Pembagian kartu BPNT di Kecamatan Kraton akhir Agustus 2018 lalu. Tahun ini Dinsos menambah data warga miskin dan diharapkan bisa menjadi acuan sebagai penerima bantuan tahun depan. (Foto: Dinas Sosial for Radar Bromo)

Related Post

BANGIL–Jumlah warga miskin di Kabupaten Pasuruan bertambah. Dari yang semula 104.159 penduduk, naik menjadi 110.211 penduduk. Angka itu merujuk pada hasil verifikasi dan validasi (verval) warga miskin yang dilakukan Dinas Sosial (Disnsos) setempat.

Diketahui, Kabupaten Pasuruan melakukan verval awal November ini. Gunawan Wicaksono, Plt kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan mengatakan, bahwa verval dari Dinsos Kabupaten Pasuruan baru pertama kali ini dilakukan. Tujuannya adalah untuk memverifikasi terkait data warga miskin dan kepastian penerima bantuan dari pemerintah.

“Selama ini penerima bantuan datanya adalah dari Basis Data Terpadu (BDT) dari BPS. Seringkali data-data itu menimbulkan protes di bawah lantaran dinilai tidak tepat sasaran,” jelasnya.

Sehingga, pada pertengahan tahun ini dilakukanlah verval bekerja sama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan juga pendamping PKH. Serta pihak desa, mendata kembali warga miskin yang berhak menerima bantuan. Selain kembali memverifikasi penerima bantuan, sebelumnya juga desa mengusulkan nama warga yang berhak menerima bantuan.

Gunawan mengatakan, bahwa dari data awal ada 104.159 KPM yang masuk warga miskin atau berhak menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) naik menjadi 110.211. “Ada kenaikan 6 ribuan keluarga. Selain yang lama, juga ada yang dicoret karena dinilai sudah mampu. Ada juga warga baru yang dimasukkan. Sehingga, datanya bertambah,” jelasnya.

Data 110.221 KPM baru tersebut, masih akan dicermati lagi dan targetnya pertengahan November ini sudah langsung diserahkan ke Kemesos. Gunawan mengatakan, akan mengantarkan sendiri terkait perubahan data hasil verval tersebut.

“Tujuannya, agar data verval ini bisa menjadi rujukan untuk penerima bantuan baik Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga, penerima bantuan tahun depan bisa tepat sasaran,” jelasnya. (eka/rf)