Penyewaan Alat Berat Baru Disorot Dewan, Ini Kata Dinas PUPR

MAYANGAN–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Probolinggo memiliki delapan peralatan baru atau disebut barang milik daerah (BMD). BMD itu sebagian sudah disewakan ke rekanan dan menghasilkan retribusi.

Hal itu jadi sorotan oleh Pansus III DPRD Kota Probolinggo yang membahas Raperda Perubahan Retribusi Jasa Usaha dan Raperda Penataan Parkir. Pansus III mendatangi kantor Dinas PUPR, Kamis (6/12).

Tujuan mereka, untuk mengklarifikasi temuan Pansus terkait delapan BMD tersebut. Ketua Pansus III Abdul Azis menyebutkan, delapan BMD itu potensial mendatangkan retribusi. Namun, tidak dicantumkan dalam Revisi Raperda.

“Kami menemukan ada peralatan baru di Dinas PUPR. Namun, peralatan baru itu tidak dicantumkan dalam revisi raperda Retribusi Jasa Umum. Padahal, informasinya barang baru tersebut sudah dimanfaatkan dan mendatangkan retribusi,” katanya.

Seharusnya, menurut Azis, sebelum disewakan kepada rekanan atau masyarakat, harus ada perda yang mengatur tentang penggunaan peralatan yang dikelola PUPR. Dengan demikian, penarikan retribusi ada dasar hukumnya.

“Jika tidak ada perda, lantas apa yang mendasari PUPR menyewakan peralatan tersebut? Tadi memang disebutkan ada Perwali Nomor 115 Tahun 2018. Tapi, kenapa dalam Raperda Perubahan ini tidak dicantumkan adanya delapan BMD ini,” ujarnya.

Delapan BMD tersebut antara lain mesin gilas tonase 6-8 ton tahun 2017; mesin gilas tonase 4 ton dan vibration  tahun 2017, ekskavator/backhoe seperti excavator mini full rotation tahun 2017; spider mini dengan roda tahun 2017. Lalu backhoe loeder tahun 2017, ekskavator mini 7 ton tahun 2017, excavator long arm 20 ton tahun 2017, dan dump truck tahun 2017.

Setelah dicek, Aziz memastikan ada BMD yang sudah disewakan. “Terbukti memang ada yang sudah digunakan, seperti mesin gilas  tonase. Selain itu, juga ada perubahan harga sewa untuk mesin gilas tonase 6-8 ton. Sebelumnya Rp 95 ribu jadi Rp 110 ribu. Nah, ini dasarnya apa?” ujarnya.

Politisi PKB ini meminta kepada Dinas PUPR untuk membuat landasan penentuan tarif sewa yang baru. “Misalnya membandingkan tarif sewa peralatan sejenis dengan daerah lain atau tarif sewa peralatan di Balai Besar Pelaksanaan jalan nasional,” ujarnya.

Amin Fredy, kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo tidak menampik temukan Pansus III. Menurutnya, BMD yang baru milik Dinas PUPR memang sudah ada yang disewakan ke rekanan. Namun,  ada juga yang belum.

“Untuk sewa menyewa BMD ini kami menggunakan dasar Perwali Nomor 115 Tahun 2018. Jika tidak ada Perwali, kami tidak berani menyewakan,” ujarnya.

Perwali sendiri salah satu dasar hukumnya adalah Perda Nomor 4/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Sebagaimana telah diubah beberapa kali  dan terakhir diubah dengan Perda Nomor 2/2015. Saat ini, perda tersebut akan direvisi lagi oleh DPRD Kota Probolinggo atas usulan dari eksekutif.

“Soal tarif sewa peralatan, kami masih akan mencari perbandingan ke daerah lain. Termasuk ke Balai Besar Pekerjaan Umum,” ujarnya. (put/hn)