Bupati Pasuruan: Kades Jangan Mainkan Anggaran untuk Desa

PASURUAN – Mengaku prihatin masih ada kepala desa (kades) yang tersandung kasus dugaan korupsi. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menegaskan, seharusnya kades paham konsekuensi hukum bila main-main soal anggaran. Hal itu merujuk pada kasus yang melilit kades dan bendahara Desa Dompo, Kecamatan Kraton.

TERSANGKA: MN dan Ms, Kepala dan Bendahara Desa Dompo, Kecamatan Kraton, diperiksa polisi lantaran tersandung kasus korupsi anggaran desa. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

“Saya mohon (kasus ini, Red) menjadi pelajaran bagi semua kepala desa yang lain, agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan desa,” kata orang nomor satu di kabupaten tersebut. Dalam kasus tersebut, kades yang berinisial MN dan bendaharanya yang bernisial Ms ditetapkan sebagai tersangka.

Politisi PKB itu juga berharap agar dugaan kasus mark up tersebut agar menjadi kasus terakhir yang melilit jajaran kepala desa. Meski menyesalkan adanya kades yang menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi, Irsyad memastikan jika pemkab memberikan pendampingan.

“Kami akan beri pendampingan sekaligus mengawal proses hukum yang berjalan sesuai dengan kewenangan pemkab,” terangnya. Apakah Pemkab Pasuruan akan menempuh upaya pengajuan penangguhan penahanan? Irsyad belum bisa memastikan.

“Ya kami kaji dulu persoalannya sampai dimana. Lebih jauhnya, nanti perlu dikaji dulu,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan Kota menetapkan status tersangka terhadap oknum kepala desa dan bendahara desa di Desa Dompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.

Mereka adalah MN, 50, yang menjabat kepala desa dan Ms, 43, bendahara desa. Keduanya disangka melakukan mark up atau penggelembungan anggaran atas aliran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) di tahun anggaran 2015. Dalam kasus itu, kerugian negara hasil penghitungan BPKP Perwakilan Jawa Timur mencapai Rp. 152.278.183.

Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan Kota tengah menunggu telaah berkas penyidikan dugaan kasus tersebut. Berkas kasus itu sebelumnya telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota AKP Slamet Santoso menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan jaksa untuk mengkonstruksikan dan melengkapi berkas penyidikan tersebut. Setelah pelimpahan perkara tahap pertama itu, jaksa punya waktu 14 hari untuk menelaah berkas.

“Belum (P-21). Itu kita masih tunggu,” ungkap Slamet kepada wartawan, Jumat (7/12). Dia menambahkan, apabila syarat formil dan materil sudah lengkap, maka jaksa tentu akan memberitahukan pada penyidik.

“Jika sudah P-21, akan dilanjutkan pelimpahan perkara tahap kedua. Penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan,” tambah Slamet. (tom/fun)