Mobil Angkutan Dilarang Beroperasi Selama Libur Nataru

PASURUAN – Kementerian Perhubungan resmi menerapkan pembatasan operasional mobil angkutan barang selama libur perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 (Nataru). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi di sejumlah ruas jalan. Terutama, selama libur panjang.

Kasi Dalops UPT LLAJ Probolinggo Dishub Jawa Timur M. Chiesqiel mengatakan, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115/2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Natal dan Tahun Baru. “Jadi yang dibatasi operasionalnya yakni mobil barang sumbu tiga atau lebih dan termasuk mobil barang yang mengangkut bahan galian tanah, pasir, batu, dan bahan bangunan,” ujarnya, Sabtu (22/12).

Pembatasan operasional itu kini mulai diterapkan. Chiesqiel menjelaskan, penerapan pembatasan operasional mobil angkutan barang itu dibagi dalam beberapa sesi. Selama momen Natal, aturan berlaku pada 21 Desember 2018 pukul 00.00 WIB hingga 22 Desember 2018 pukul 24.00 WIB.

Menurut Chiesqiel, selama dua hari itu diperkirakan ruas jalan akan mengalami peningkatan volume kendaraan sebelum Natal. Selanjutnya, hal yang sama juga akan kembali diterapkan pada 25 Desember pukul 00.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB. “Untuk masa pergantian Tahun Baru 2019, aturan tersebut berlaku pada 28 Desember 2018 pukul 00.00 WIB hingga 29 Desember 2018 pukul 24.00 WIB,” ujarnya.

Khusus untuk Pasuruan-Probolinggo yang menjadi wilayah edar Jawa Pos Radar Bromo, kata Chiesqiel, seluruh mobil angkutan barang selama masa Nataru dilarang beroperasi di dua ruas jalan. “Masing-masing jalan nasional. Di Pasuruan, ruas Jalan Pandaan-Malang, arah Malang. Lalu di Probolinggo, ruas Jalan Probolinggo arah Lumajang,” terangnya.

Karena itu, Chiesqiel mengaku sudah menggencarkan sosialisasi sejak sepekan yang lalu. “Kami berkirim surat pemberitahuan ke perusahaan-perusahaan yang di Pasuruan-Probolinggo. Juga kepada Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Timur, dan Organda Probolinggo,” jelasnya.

Selama beberapa waktu ke depan, pihaknya juga akan tetap memantau kondisi di lapangan. Terutama, di dua ruas jalan nasional. “Apabila ada temuan, kami koordinasikan dengan pihak kepolisian untuk penindakan. Konsekuensinya ya tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan, sesuai Permen itu,” ujarnya. (tom/fun)