Dua Bulan usai OTT KPK, Pemkot Yakinkan Pemerintahan Berjalan Normal

TAK PERNAH BUKA: Pintu masuk menuju Pendapa Surga-Surgi yang menjadi rumah dinas Wali Kota Pasuruan di JalanPanglima Sudirman yang kini lebih sering tertutup. Pemkot meyakinkan, pasca OTT KPK, pemerintah tetap berjalan dan melanjutkan pembangunan. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PANGGUNGREJO – Sudah dua bulan berlalu semenjak operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Wali Kota Pasuruan Nonaktif Setiyono. Pasca OTT, pemkot memastikan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Sejauh ini pemkot bahkan sudah mengesahkan APBD 2019 dan tinggal menunggu persetujuan dari Pemprov Jatim. Pemkot memastikan, program pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang pernah disusun wali kota dan wawali terpilih tahun 2015 dalam visi-misinya, tetap harus dilanjutkan.

Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota (Wawali) Raharto Teno Prasetyo. Lelaki yang saat ini ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) wali kota Pasuruan itu mengungkapkan, pembangunan di Kota Pasuruan tetap berjalan. Pihaknya hanya meneruskan kebijakan yang sudah disusun di awal tahun anggaran 2018. Sejauh ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menjalankan tugasnya.

“Tidak ada masalah. Seluruh kebijakan di tahun 2018 bisa dijalankan dengan baik oleh masing-masing OPD. Saya sendiri tetap meneruskan kebijakan dari wali kota nonaktif. Jadi, ya sejauh ini masih tidak ada kendala,” jelasnya saat ditemui di sela-sela Anugerah Kampung Hebat, Sabtu (22/12) lalu.

Teno -sapaan akrabnya- menyebutkan, untuk kebijakan tahun 2019 mendatang memang tetap harus berkonsultasi dengan Wali Kota Nonaktif Setiyono. Namun, pihaknya tidak harus menemui wali kota, sebab dirinya sudah ditunjuk sebagai Plt untuk menggantikan fungsi dan tugas wali kota, meski kewenangannya tak sama seperti wali kota.

Sejauh ini, pihaknya masih belum dapat menemui Wali Kota Nonaktif Setiyono. Namun, seluruh kebijakan untuk 2019 sudah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai perwakilan dari pemerintah pusat di daerah. Sehingga, roda pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik.

APBD 2019 misalnya, sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Pemprov Jatim. Begitupula dengan program tiap OPD. Semua sudah memiliki konsep yang telah dirancang saat pembahasan APBD lalu.

“Tidak harus menunggu tanda tangan wali kota. Kan sudah ada Plt yang ditunjuk. Kecuali kalau belum ada Plt-nya. Namun, kami tetap berkonsultasi dengan Gubernur setiap kali mengambil kebijakan. Sebab sebagai Plt, kewenangan saya terbatas,” ucap pria yang asal Malang tersebut.

Sebagaimana diketahui, Setiyono ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dengan penerimaan suap terkait proyek PLUT-KUKM. Penetapan itu dilakukan setelah tim penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Pasuruan pada 4 Oktober lalu.

Ada empat orang yang diamankan dalam OTT itu. Di antaranya Wali Kota Nonaktif Setiyono; Staf Ahli Dwi Fitri Nurcahyo, Pegawai Honorer di Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto alias Encuz; dan M Baqir, salah satu rekanan. Dari keempat tersangka, perkara M Baqir yang tampaknya akan disidangkan lebih awal. Sidang kemungkinan bakal digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. (riz/fun)