Pengacara Baqir: Klien Kami Jadi Korban Sistem atas Pemberian Fee Wali Kota Pasuruan

SURABAYA – Sejumlah saksi yang dihadirkan di sidang terdakwa Baqir, tak membantah bahwa memang ada permintaan fee untuk wali kota Pasuruan (nonaktif) Setiyono. Permintaan itu disebut-sebut bukanlah keinginan dari terdakwa M Baqir. Tapi ada permintaan dari pejabat Pemkot Pasuruan.

Hal itu diungkapkan Penasihat Hukum Baqir, Suyono Pane yang mengatakan, pihaknya membenarkan keterangan para saksi. Dalam fakta persidangan, bukanlah kliennya yang mempunyai inisiatif terkait kasus tersebut. “Kami menilai, Baqir hanya korban sistem. Seharusnya semua yang terlibat di dalamnya diungkap semua,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Setiyono bersama tiga orang lainnya diamankan KPK, 4 Oktober silam. Dalam kasus tersebut, Setiyono disangka menerima suap melalui orang dekatnya. Kabarnya, bukan hanya proyek PLUT-KUMKM, lembaga antirasuah menduga sejumlah proyek di Kota Pasuruan sudah diatur oleh Setiyono.

Khusus proyek pengembangan PLUT-KUMKM, Setiyono menerima commitment fee sebesar 10 persen dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang totalnya Rp 2.297.464.000. Selain itu, juga ada kesepakatan fee satu persen untuk kelompok kerja.

Pemberian suap dilakukan secara bertahap. Pertama, Baqir menyerahkan fee untuk kelompok kerja Rp 20 juta pada 24 Agustus 2018. Itu, diberikan sekaligus tanda jadi.

Setelah menetapkan Baqir sebagai pemenang lelang pada 4 September 2018, tiga hari berikutnya dia menyerahkan setengah commitment fee untuk Setiyono sebesar lima persen atau kurang lebih Rp 115 juta. Rencananya, setengah commitment fee lainnya bakal diserahkan oleh Baqir apabila uang muka proyek sudah cair.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, proyek yang bersumber dari APBN 2018 tersebut merupakan salah satu proyek yang dibangun dengan anggaran fantastis. Dalam situs LPSE Kota Pasuruan, proyek tersebut dianggarkan dengan nilai pagu Rp 2.297.464.000.

Diketahui, proyek itu sempat gagal lelang pada tahun 2017. Saat itu ada 21 perusahaan konstruksi yang mendaftarkan diri. Dari jumlah tersebut, ada satu perusahaan konstruksi yang mengajukan penawaran, namun tidak memenuhi syarat. Badan Layanan dan Pengadaan (BLP) Kota Pasuruan kemudian mengumumkan berita acara gagal lelang pada 20 Agustus. Sehingga, proyek tersebut di-retender.

Dalam lelang ulang, ada 28 rekanan yang ikut tender. Setelah melalui serangkaian lelang, BLP menyatakan CV Mahadhir milik Hud Muhdor sebagai pemenang lelang pada 4 September. Hud Muhdor merupakan ayah Baqir. CV Mahadhir yang beralamat di Desa/Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, itu dinyatakan menang dengan harga negosiasi Rp 2.195.813.000. (den/JPG/rf/fun)