Pemkab Tunggu Kepastian Pagu Pemprov untuk Anggarkan Honor Kinerja Guru Non-PNS

PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tidak mengalokasikan honor kinerja guru non PNS di APBD 2019. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kepastian pagu alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Mengingat, honor kinerja guru non PNS itu merupakan bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Jatim.

Hal itu disampaikan Dewi Korina selaku Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaen Probolinggo. Saat dikonfirmasi, Dewi mengatakan, tidak dicantumkan alokasi anggaran honor kinerja guru non PNS TK, SD dan SMP. Mengingat, tidak ada pagu pasti dari Pemprov Jatim terkait BKK tersebut.

”Honor kinerja guru non PNS itu merupakan BKK dari pemprov Jatim. Karena belum ada pagu pasti dari Pemprov, kami tidak memasukkan di APBD,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Rabu (16/1).

Namun dikatakan Dewi, pihaknya tidak kesulitan apabila saat di tengah perjalanan anggaran, ada pagu BKK dari Pemprov. Dispendik tinggal memasukkan di pergerseran anggaran dan cukup dengan peraturan bupati (perbup). Dari situ, pihaknya bisa melakukan penyerapan kegiatan dari BKK tersebut.

”Ada tahapan pergeseran anggaran jika ada tambahan pagu anggaran. Itu bisa dilakkan tanpa menunggu P-APBD,” ujarnya.

Disinggung soal nilai anggaran honor kinerja guru non PNS tahun kemarin, Dewi mengaku nilai anggaran itu tidak terlalu besar. Untuk guru Non-PNS jenjang TK dianggarkan sekitar 96 juta, SD sekitar Rp 24 juta dan SMP sekitar Rp 60 juta. Sehingga, total anggaran honor kinerja guru non PNS itu berkisar Rp 180 juta.

”Kami tidak tahu nilai pagu dan aturan penggunaan BKK tahun ini. Apakah ada tambahan ataupun tetap dengan tahun kemarin,” terangnya. (mas/fun)