10 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo Ini Berhasil 100 Persen Lunas PBB P2

KRAKSAAN –Realisasi perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2018 Kabupaten Probolinggo, mencapai sekitar Rp 16.643.930.982. Angka tersebut setara dengan 104 persen dari target sebesar Rp 16.000.000.000. sedangkan untuk Total Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 pada tahun yang sama, sebanyak 429.520 lembar.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono melalui Kepala Bidang Pendapatan Susilo Isnadi mengatakan, Khusus untuk buku 1 dan 2 yang penagihannya kurang dari Rp 500 ribu yang dipungut desa dan kecamatan, dari total 428.376 lembar SPPT PBB P2, perolehannya mencapai Rp 10.755.488.020.

Susilo sapaanya menjelaskan, dari buku 1 dan 2 yang lunas 100 persen hingga akhir Desember 2018 sebanyak 227 desa dari 330 desa/kelurahan. Untuk tingkat kecamatan yang lunas 100 persen ada 8. Antara lain, Kecamatan Bantaran, Kuripan, Pakuniran, Lumbang, Sumber, Krejengan, Dringu dan Sukapura.

“Kecamatan paling rendah dalam pelunasan PBB P2 adalah Kecamatan Paiton yakni 66 persen. Dari 20 desa di Kecamatan Paiton, hanya 13 desa yang mampu lunas 100 persen. Di atasnya ada Kecamatan Kraksaan dengan persentase 73,3 persen. Dari 18 desa yang ada di Kecamatan Kraksaan, yang lunas hanya 7 desa saja,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk perolehan penyumbang terbesar PBB P2 berasal dari buku 3, 4 dan 5 yakni nilai pajaknya lebih dari Rp 500 ribu serta piutang tahun sebelumnya dan denda administrasi. Semua data itu sudah terkoneksi melalui aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dengan bidang pendapatan Badan Keuangan Daerah.

“Kami sudah maksimal dalam meningkatkan perolehan PBB P2. Sosialisasi dan monev (monitoring dan evaluasi) sudah dilakukan secara maksimal. Kami sudah mengirimkan SMS sebanyak 2 kali. Masing-masing 16 ribu kontens SMS berupa pemberitahuan pembayaran PBB P2 secara acak kepada masyarakat,” tuturnya.

Susilo menambahkan, pihaknya masih menemukan kendala dalam pemungutan PBB P2. Yaitu, adanya wajib pajak yang lokasinya ada di luar daerah. Juga karena memang belum bayar. Sebab, tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Probolinggo terhadap pajak masih belum maksimal. Terkait alih fungsi lahan yang digunakan untuk akses jalan tol, SPPT PBB P2 sudah ditarik dan ada peralihan dari perorangan ke fasilitas umum (fasum).

“Kami berharap ke depan lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB P2. Itu jatuh tempo dan memberikan apresiasi berupa reward kepada kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu, kami akan melakukan penagihan secara efektif, monev dan sinergi dengan instansi terkait mulai dari Inspektorat, DPMD (Dinas Pemberdayaan dan Desa), BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Badan Keuangan Daerah,” harapnya. (sid/fun)