Per Januari 2019, ABK yang Mau Berlayar Wajib Ikut BPJS

PROBOLINGGO – Per Januari 2019, anak buah kapal (ABK) yang akan berlayar, wajib menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan (TK). Sebab, Syahbadar Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo mensyaratkan pemilik kapal yang mengurus surat keberangkatan untuk mendaftarkan ABK pada BPJS TK.

Arif Wahyudi dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan menegaskan hal itu saat sosialisasi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi nelayan dan ABK Kota Probolinggo.

“Saat ini untuk pengurusan surat keberangkatan kapal, pemilik wajib mendaftarkan ABK jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ini untuk antisipasi jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti kecelakaan saat bekerja,” ujar Arif.

Arif mengungkapkan, pekerjaan sebagai nelayan juga memiliki risiko. “Seperti yang terjadi pada nelayan Kota Probolinggo yang tenggelam beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Agus Dwi Fitrianto, kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Probolinggo menegaskan, nelayan termasuk salah satu pekerjaan yang berisiko tinggi. Risiko terjadinya kecelakaan kapal di laut besar terjadi.

“Seperti kecelakaan yang menimpa delapan nelayan Kota Probolinggo beberapa waktu lalu. Mereka tidak dilindungi oleh asuransi nelayan. Sehingga, tidak ada jaminan sosial yang diberikan kepada keluarga ketika meninggal di laut,” ujarnya.

Agus menjelaskan, delapan nelayan tersebut merupakan nelayan dengan kapal di atas 10 GT. Sedangkan peserta asuransi nelayan hanya bisa diberikan kepada nelayan di bawah 10 GT.

“Untuk nelayan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan ini ada sekitar 300 nelayan. Mereka diikutkan BPJS Ketenagakerjaan selama 30 hari per Januari,” ujarnya.

Mekanismenya, pendaftaran dilakukan saat pemilik kapal mengurus surat izin keberangkatan. “Saat mengurus surat izin itu, pemilik kapal harus mendaftarkan nelayan yang akan berangkat jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Besaran premi untuk dua program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yaitu Rp 16.800 per nelayan. “Jika ada 10 orang yang berangkat, maka tinggal dikalikan, tidak sampai Rp 200 ribu,” ujarnya.

Agus menjelaskan, premi ini berlaku selama 30 hari. Bahkan, termasuk ketika nelayan bekerja di darat.

“Bekerja di darat ini misalnya bekerja mengangkut ikan dari TPI ke pasar ikan. Kemudian kecelakaan dan meninggal juga akan mendapatkan klaim jaminan sosialnya. Meskipun tidak sebesar ketika meninggal karena kecelakaan di laut,” ujarnya.

Dalam jangka 30 hari itu, nelayan tidak setiap hari melaut. Misalnya 10 hari ada di laut, kemudian 4 hari di darat.

“Setelah itu dilanjutkan melaut lagi 10 hari, maka pemilik kapal tidak perlu lagi mendaftarkan nelayan ke BPJS Ketenagakerjaan lagi. Sebab, perlindungan masih ada sampai 30 hari sejak didaftarkan,” ujarnya.

Begitupun jika ABK pindah pekerjaan ke kapal lain selama masa perlindungan asuransi masih ada. Maka pemilik kapal tidak perlu membayar asuransi kembali.

“Jika nelayan meninggal di laut saat bekerja, maka klaimnya mencapai Rp 48 juta plus Rp 12 juta bagi nelayan yang punya anak usia sekolah. Kalau meninggal di darat, misalnya saat memperbaiki jaring tetap dapat dengan nilai Rp 12 juta,” ujarnya. (put/hn)