Tahun Ini Kabupaten Pasuruan Usulkan 1.000 RTLH ke Kemen PU-Pera

BANGIL – Sejak tahun 2018 lalu, Kabupaten Pasuruan mendapatkan anggaran dari pusat untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Tahun ini, Pemkab Pasuruan kembali mengusulkan kuota RTLH dari program serupa.

Misbah Zunib, kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mengatakan, bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) KSPN.

“Bantuan ini untuk mendukung terkait KSPN yaitu Bromo. Di mana daerah penunjangnya mendapatkan anggaran untuk perbaikan RTLH warga sekitar,” terangnya. Untuk kawasan yang bisa diajukan adalah Kecamatan Lumbang, Pasrepan, Puspo, Tutur, dan Tosari.

Tahun lalu, Kabupaten Pasuruan mendapatkan 276 RTLH. Jumlah tersebut disebar untuk 3 desa yang ada di Kecamatan Pasrepan. Yakni, Desa Petung, Klakah, dan Tempuran. Untuk Desa Petung ada 100 RTLH, Klakah sebanyak 50 RTLH, dan Tempuran 126 RTLH.

Dari jumlah tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp 4,14 miliar dengan rincian 1 RTLH mendapatkan biaya rehab Rp 15 juta. Peruntukannya pada bahan dan upah tukang. Tahun ini dipastikan juga diluncurkan kembali program BSPS KSPN dari pusat. Yakni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

“Kita usulkan 1.000 RTLH di Kecamatan Puspo dari 7 desa di sana. Karena berupa usulan, masih belum diketahui apakah disetujui dan berapa nanti yang diberikan kuota dari Kemen PU-Pera,” terangnya. Sehingga, Pemkab Pasuruan masih menunggu kepastian dari pusat terkait berapa kuota yang diberikan. (eka/fun)