Parpol Mengaku Minim Tempat Pemasangan APK di Kota Probolinggo

PROBOLINGGO – Minimnya lokasi pemasangan menjadi salah satu alasan partai politik untuk menjelaskan banyaknya pemasangan APK yang melanggar peraturan. Di sisi lain, KPU juga membatasi jumlah pemasangan APK tambahan.

Hal ini diungkapkan Zulfikar Imawan, ketua DPD Partai Nasdem Kota Probolinggo, Minggu (27/1). “Terbatasnya ruang publik di Kota Probolinggo membuat maraknya pelanggaran pemasangan APK. Akhirnya, APK dipasang di sembarang tempat, seperti di pohon, tiang listrik, maupun di tempat terlarang lainnya,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo ini menjelaskan, bahwa terbatasnya ruang pemasangan APK menyebabkan tim kampanye masing-masing kontestan pileg dan pilpres, berebut lahan. Sedangkan titik pemasangan yang ditetapkan oleh KPU juga terbatas, akhirnya mereka berebut.

“Kalau tidak memasang, mereka tidak bisa dikenal masyarakat. Jadi seenaknya pasang APK, yang penting bisa kampanye,” ujarnya. Iwan sendiri telah menyampaikan kepada caleg-caleg partainya untuk selalu berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu jika akan melakukan pemasangan APK.

Sementara itu, Fuad Buadi, sekretaris DPC PPP Kota probolinggo memastikan bahwa caleg-caleg PPP telah mendapatkan sosialisasi mengenai pemasangan APK. “Bahkan, lebih dari sekali. Namun, memang sampai saat ini masih ada yang seperti itu (melanggar aturan pemasangan APK),” ujarnya saat dikonfirmasi.

Fuad mengungkapkan, bahwa di kalangan caleg sendiri, ada kendala dalam menerjemahkan bahasan peraturan dengan kondisi di lapangan. Seperti pemasangan banner milik Ketua PPP, David Rosidy di simpang Jalan Brigjen Katamso dengan Jalan Panglima Sudirman.

“Menurut Ketua, banner tersebut ada di Jalan Brigjen Katamso, sehingga tidak melanggar pemasangan di jalan protokol. Selain itu, banner itu adalah banner ucapan Maulid Nabi,” ujarnya. Namun, di sisi lain Bawaslu memberikan terjemahan berbeda dengan APK Ketua PPP tersebut yang dinilai melanggar karena berada di jalan protokol yang telah dilarang untuk pemasangan APK.

“Perlu ada penjelasan lebih detail mengenai bahasa peraturan, karena caleg bisa memberikan terjemahan yang berbeda dengan pengertian KPU atau Bawaslu,” ujarnya.

Fuad mencontohkan, ada salah satu caleh PPP yang memasang APK di depan sekolah. Hal ini pun telah ditegur pengurus PPP. Namun, caleg tersebut menyanggah. “Katanya, banner tersebut berada di luar pagar sekolah, tidak berada di dalam halaman sekolah. Melainkan hanya ada di depan. Wah kalau terjemahannya seperti ini bisa gawat. Perlu tegas seperti apa larangan pemasangan di sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah,” ujar Fuad. (put/fun)