Pemkab Probolinggo Terkendala Pemetaan Dasar Wilayah untuk Perda RTRW

KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten Probolinggo harus bersabar untuk menanti persetujuan perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerahnya. Ini lantaran rencana perubahan peraturan daerah RTRW Kabupaten Probolinggo hingga sekarang masih belum selesai di tingkat pemprov maupun pusat.

Padahal, pembahasan terkait perda itu sudah dilakukan pemkab setempat sejak 2017 lalu. Pemkab beralasan, belum selesainya perubahan perda itu karena terhambat pemetaan dasar wilayah yang disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat yakni satu peta.

Kepala Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat Yuwono mengatakan, sejak 2017 lalu pembahasan telah dilakukan. Pembahasan itu antara lain penyusunan rekomendasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan perubahan perda itu.

“Sebenarnya untuk dokumennya telah selesai. Tetapi, untuk pengesahan dokumen itu dibutuhkan syarat-syarat yang harus disetujui oleh provinsi dan juga pusat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (28/1).

Salah satunya untuk melengkapi persyaratan yaitu, kajian mengenai Lingkungan Hidup Strategis (LHS). Kajian ini, juga tekah dilakukan guna melengkapi persyaratan tersebut. Pihak Bappeda sendiri rencananya akan mengajukan kajian itu kepada DLH Provinsi Jawa Timur.

“Tinggal menunggu rekomendasinya saja. Kajiannya telah kami lakukan dan nanti kami akan ajukan. Jadi tinggal menunggu rekomendasi dari Provinsi guna melengkapi persyaratan itu,” jelasnya.

Ia melanjutkan, setelah rekomendasi yang dibutuhkan turun semua, baru selanjutnya perubahan perda itu akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Namun, untuk melengkapi rekomendasi itu, menurutnya tidak mudah. “Tergantung dari yang memberikan rekomendasi. Sebab, pengajuan untuk RTRW ini bukan hanya di Probolinggo. Tetapi, di Kabupaten/Kota lain juga melakukan hal yang sama,” tuturnya.

Karena hal itu, pihaknya tidak berani untuk menargetkan perubahan perda itu secara cepat. Apalagi, belum lagi jika nanti dokumen yang diajukan ada ketidakcocokan. Sehingga kemudian membutuhkan perbaikan. “Kami tidak bisa berjanji kapan akan selesai. Sebab, itu tergantung dari pemberi rekomendasi nantinya,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai kendala yang membuat perubahan perda itu lama terselesaikan, Yuwono mengaku, adanya kebijakan satu peta itulah yang membuat lama. Sebab, yang daerah harus mencocokkan dengan peta nasional.

“Jadi penyusunan peta rencana atau peta dasar harus mencocokkan dengan BIG (Badan Informasi Geoparsial) yaitu mencocokkan dengan progran satu peta presiden. Sampai sekarang itu kendalanya,” ungkapnya. (sid/fun)