Gugatan Warga Tongas pada BPJS dan RSUD Dicabut

MAYANGAN – Gugatan seorang warga terhadap RSUD dr. Moh Saleh dan BPJS Kesehatan Kota Probolinggo akhirnya dicabut. Penggugat, Hanifah melalui kuasa hukumnya, menyampaikan pencabutan gugatan itu, Selasa (29/01) siang saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo Kelas II.

Sidang dengan nomor perkara 43/Pdt.g/2018/Pn.Pbl itu dipimpin ketua majelis hakim Sylvia Yudhiastika. Dia didampingi hakim anggota, Lucy Ariesty dan Anton Saiful Rizal.

Dalam persidangan, kedua pihak sama-sama didampingi masing–masing kuasa hukum. Penggugat didampingi Farid Budi Hermawan. Sedangkan kedua tergugat, didampingi kuasa hukum negara dari kantor Kejaksaan Negeri Probolinggo yang dihadiri Kasie Datun Elan Jaelani.

Hadir para principal dari tergugat, yaitu Kepala BPJS Cabang Pasuruan Debby Nianta Musigiasari dan Kepala Operasional Kantor BPJS Kota Probolinggo Mira Estherin. Sementara dari pihak rumah sakit hadir Plt Direktur RSUD dr. Moh Saleh Rubiyati dan Wadir Yanmed dr. Taufiqurohman.

Sidang sendiri beragendakan pencabutan gugatan oleh kuasa hukum penggugat, Farid Budi Hermawan. Dalam sidang, kuasa hukum penggugat mengatakan, pencabutan gugatan telah melalui persetujuan principal. Dalam hal ini keluarga almarhum Sudarman.

Karena kedua pihak bersepakat dengan pencabutan gugatan, ketua majelis hakim Sylvia kemudian menskor sidang selama 5 menit. Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan berkas pencabutan gugatan oleh hakim ketua.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum penggugat, Farid Budi Hermawan mengatakan, pencabutan gugatan dilakukan berdasarkan permintaan dari principal. Dalam hal ini istri almarhum Sudarman, yaitu Hanifah. Kendati demikian, Farid berharap masalah yang dialami almarhum Sudarman tidak terjadi pada orang lain.

“Semoga rumah sakit bisa memberikan perhatian lebih kepada keluarga almarhum. Selain itu, ini menjadikan bahan evaluasi dan pelajaran bersama untuk BPJS dan pihak rumah sakit. Sebab, masih banyak kasus serupa yang tidak sampai mencuat,” terangnya.

Menyikapi hal itu, Kasi Datun Elan Jaelani selaku kuasa hukum tergugat mengatakan, pencabutan gugatan oleh pihak penggugat adalah hak penggugat. Namun, pihaknya tidak tahu alasan pencabutan gugatan oleh penggugat.

“Untuk pencabutan itu hak dari penggugat. Namun, yang jelas, mulai dari awal kami terus ikuti persidangan sampai selesai. Sementara dari pihak penggugat principal-nya tidak pernah hadir. Jika tidak dicabut pun, kami sudah menyiapkan bukti-bukti untuk persidangan selanjutnya,” ujarnya.

Sementara, Plt Direktur RSUD dr. Moh. Saleh dr. Rubiyati mengatakan, pihaknya selama ini telah memberikan pelayanan kepada pasien dengan SOP yang berlaku. Tidak ada perbedaan dalam hal penanganan pasien.

“Kami melakukan pelayanan sesuai prosedur. Tidak membeda-bedakan pasien. Jika ditanya evaluasi dari kasus ini, kami tiap bulan terus melakukan evaluasi. Jadi, bukan berarti dengan kasus ini pihak rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang baik,” imbuhnya.

Kepala BPJS Cabang Pasuruan Debby Nianta Musigiasari menambahkan, BPJS hanya menjalankan aturan yang ada. Karena itu, jika ada yang tidak sepakat, dipersilakan menuntut pada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Jika ada yang keberatan, maka harusnya bukan ke kami tuntutannya. Namun langsung ke MK,” tandasnya

Dalam kasus ini, RSUD dan BPJS digugat oleh Hanifah, istri dari pasien Sudarman, 58. Sudarman meninggal setelah disebut ditolak saat hendak berobat di Poli jantung RSUD. (rpd/hn)