Ini Fokus Habib Hadi usai Dilantik Jadi Wali Kota Probolinggo

SURABAYA-Habib Hadi Zainal Abidin dan HMS Subri resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo. Itu setelah Gubernur Jawa Timur melantik keduanya di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (30/1).

Habib Hadi dan HMS Subri dilantik bersamaan dengan Bupati-Wabup Sampang. Setelah mengucap sumpah dilanjutkan penandatanganan berita acara dan pakta integritas, Gubernur Soekarwo menyematkan tanda pangkat dan jabatan. Lalu, kata-kata pelantikan atas nama Presiden RI.

          Ditemui usai prosesi pelantikan, Wali Kota Habib Hadi memohon doa supaya apa yang ia jalankan dapat berjalan dengan lancar. Ia akan menyiapkan berbagai terobosan inovasi seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Habib Hadi mengaku, usai dilantik, Ia akan fokus dalam bidang pendidikan dan kesehatan. “Kami akan tata. Kami benahi RSUD untuk memaksimalkan kebutuhan masyarakat. Penataan pembangunan supaya kapasitasnya dapat menampung masyarakat Probolinggo. Komitmen kami secara maksimal, untuk kemaslahatan masyarakat tentunya. Pendidikan juga gratis,” ujar Habib Hadi.

Dalam kesempatan itu, Habib Hadi juga menyinggung soal pembangunan proyek tol. Diakuinya, keberadaan tol pasti akan mengurangi kendaraan yang melintasi Kota Probolinggo. Hal itu bisa berdampak menurunnya omzet pedagang oleh-oleh. Mengatasi hal tersebut, Habib Hadi menuturkan butuh adanya terobosan di dalam destinasi wisata.

Terkait pesan Gubernur Soekarwo tentang wali kota/ bupati harus menyatukan kembali masyarakat usai pilkada, hal itu disebutkan Habib Hadi sudah dilakukan di Kota Probolinggo. Yakni difasilitasi Polres Probolinggo Kota, sehari usai pilkada semua partai politik berkumpul untuk cooling down.

Wali kota juga mengatakan, program jangka pendek, menengah dan panjang tengah disusun. Sebab, pada 2019 ini, Ia hanya menjalankan program yang sudah disusun oleh pemerintahan sebelumnya.

“Semua harus kami rajut biar menyatu dan program berjalan sesuai yang kita harapkan,” terang mantan Anggota DPR RI tersebut.

Sementara Wakil Wali Kota, HMS Subri menuturkan, usai dilantik, pihaknya akan mempelajari dan meneruskan kebijakan pemerintah yang lama. Yang terpenting ia ingin merubah mindset, bahwa masyarakat bukanlah pelayan pemerintah.

“Kitalah (pemerintah) pelayan masyarakat. Ke depan, saya juga ingin jika ada masukan atau ada masalah, segera tersampaikan kepada kami. Sehingga, kami bisa mengatasi secepat mungkin dengan hasil yang kita harapkan seoptimal mungkin,” harapnya.

HMS Subri juga membenarkan pernyataan Gubernur terkait tanggung jawab anggaran ada di wali kota. “Tidak hanya soal anggaran saja. Namun, juga kebijakan Pemerintah juga atas nama wali kota. Keharmonisan walikota dan wakil walikota tidak tergantung pada hal tersebut,” ujarnya.

Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota probolinggo ini, baik wali kota dan wakil wali kota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-maisng. Hal itu telah diatur dalam UU. “Tentunya itu sudah baku. Kemudian kembali pada arahan wali kota. Kemudian apa yang menjadi penekanan wali kota selama 5 tahun ke depan, yang diarahakn pada wakil wali kota,” ujarnya. (put/mie)