Keluhkan Polusi Air-Udara Akibat Limbah di Perluasan PT AFU

Perluasan PT Amak Firdaus Utomo (AFU) kembali dipersoalkan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) Mina Bubu. Persoalan ini mulai muncul pada 2016 lalu. Selain mempertanyakan soal luasan, Pokmaswas juga mengeluhkan pencemaran sungai dan udara.

RIDHOWATI SAPUTRI, Mayangan

Tidak sulit untuk menuju area tambak dekat lokasi pengembangan pabrik PT AFU. Lokasinya berada di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan. Tepatnya, sekitar 20 meter ke arah barat Masjid Al-Fithriyah, terdapat sebuah gang kecil dengan lebar sekitar satu meter.

Senin (28/1) lalu, Radar Bromo menuju lokasi tambak dengan didampingi 2 orang anggota Pokmaswas Mina Bubu. Menuju lokasi tersebut, banyak rumah-rumah baik permanen maupun semipermanen. Ada juga beberapa lahan berupa tanah berlumpur yang tidak ditempati rumah.

Akses jalan lokasi tersebut relatif baik dan telah dipasang paving. Hanya saja, kendaraan tidak bisa melintasi lokasi tersebut. Termasuk sepeda pancal sekalipun. Semakin mendekati tambak, akses jalan yang pada tahun 2016 masih berupa tanah itu, telah dipasangi tumpukan bata putih.

Karena pemasangan batu bata itu tidak rata, maka siapapun yang melintas wajib hati-hati. Apalagi, lebar jalan hanya 1,5 meter saja.

Mastuki, ketua Pokmaswas Mina Bubu kemudian memperlihatan sebuah gambar dalam kamera digital kecil miliknya. Gambar tersebut menunjukkan dinding belakang bangunan pabrik PT AFU yang masih berupa tambak. Berbeda dengan saat ini, dimana tepat di belakang dinding itu terdapat jalan selebar 1,5 meter dan tertutup bata putih.

“Ini dulunya tambak. Kemudian sebagian dibeli dan diuruk dengan tanah untuk jalan,” ujar Mastuki. Ia mengungkapkan, di balik tembok ini adalah kawasan tambak. Kalau dilihat dari jauh masih ada tanaman mangrove di dalamnya. Itu sebabnya, Pokmaswas mempersoalkan pengembangan bangunan oleh PT AFU.

“Pabrik AFU ini memperluas bangunan pabrik di atas lahan yang seharusnya masuk kawasan lindung. Seharusnya tidak boleh, tapi kenapa kok bisa keluar sertifikat hak milik?” katanya dengan dana bertanya. “Sementara warga sekitar tidak bisa mengurus sertifikat hak milik. Ini ujuk-ujuk pabrik besar bisa dapat sertifikat,” imbuhnya.

Mastuki juga menuding, PT AFU melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. “Minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi itu, tidak boleh dibangun bangunan permanen. Tadi sudah disampaikan saat RDP,” katanya.

Lantas dimana titik pasang tertinggi? Titik pasang tertinggi, menurut Mastuki, bukan dari laut. Namun dari sungai yang jaraknya tidak sampai 100 meter ke pabrik. Bahkan menurut Mastuki, jika mengacu pada sertifikat tanah, bangunan pabrik ke barat yang ditempati warga selama puluhan tahun, juga milik PT AFU.

Dengan didampingi Suparman, anggota Pokmaswas lain, Mastuki kemudian mengajak harian ini untuk melewati sebuah jalan selebar satu meter yang telah dipasang paving. “Apa yang Anda pikirkan soal ini?” tanya Mastuki sambil menujukkan jalan tersebut.

“Pasti yang dipikirkan adalah jalan buat nelayan. Padahal, sebenarnya bukan. Ini adalah sebuah saluran air yang tembus ke sungai. Coba lihatlah kemari,” katanya sambil melangkah ke ujung jalan. Sampai di lokasi yang dimaksud Mastuki, terdapat saluran berbentuk bulat yang terbuat dari semen yang dicor.

Saluran tersebut mengalir ke dalam sungai. Di dasar sungai dekat pintu saluran, tampak berwarna putih. Hal ini berbeda dengan bagian lain yang warnanya kecokelatan. Meski ikan di sungai itu tidak mabuk, namun sungai, menurut Mastuki tetap tercemar.

Ia mengatakan, standar pencemaran sungai bukan dari ikan mabuk atau tidak. “Ikan memang tidak mabuk. Bahkan, di sini ada ikan-ikan kecil. Namun, kalau sungai tercampur dengan bahan-bahan seperti itu, sudah bisa disebut tercemar,” ujarnya. Tak hanya di sungai, pencemaran juga terjadi di udara sekitar pabrik.

“Ada debu-debu halus disekitar pabrik. Tapi, ya warga di sini diam saja meskipun debu-debu ini mengganggu kesehatan,” ujarnya menyayangkan.

Sementara itu, AAA Rudyanto, perwakilan dari PT AFU saat rapat dengar pendapat (RDP) mengungkapkan, bahwa masalah tanah perluasan PT AFU telah dilaporkan pada tahun 2016. “Saat itu telah disepakati bersama bahwa lahan tersebut milik PT AFU dan telah disertifikatkan hak milik sejak tahun 1996. Entah kenapa malah dipersoalkan lagi,” ujarnya.

Di sisi lain, DPRD Kota Probolinggo akhirnya memutuskan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas lebih detail terkait lahan PT Amak Firdaus Utomo (AFU). Hal ini karena persoalan lahan PT AFU telah 2 kali dilakukan RDP, namun belum menemukan titik temu untuk penyelesaian.

Usulan dibentuknya pansus ini datang dari sejumlah anggota Komisi I dan Komisi III yang hadir dalam RDP. Hal ini melihat perlu adanya kajian secara mendalam terkait tanah yang dipersoalkan Pokmaswas Mina Bubu. (rf)