Angka Kematian Ibu-Bayi di Kab Probolinggo Masih Tinggi, Ini Kasus Terbanyak

KRAKSAAN – Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo masih tergolong tinggi. Pada tahun 2018 lalu, Dinas Kesehatan mencatat, angka AKI mencapai 12 kasus. Sementara AKB mencapai 242 kasus. Hal itulah yang membuat Pemkab Probolinggo berupaya mencari formula untuk menanggulanginya.

“Memang untuk AKI AKB masih tinggi. Kami tidak menampik hal itu. Hal itu bisa dilihat dari angka pertahunnya,” ujar Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo Anang Budi Yoelijanto.

Pria yang akrab disapa Anang itu menjelaskan, ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Untuk menanggulangi dan meminimalisir AKI dan AKB tidak cukup hanya dari Dinkes. Tetapi, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ikut membantu. “Harus bertahap. Makanya perlu sinergi antara OPD. Jika sudah bersinergi dan berjalan beriringan maka akan berdampak kepada pengurangan itu sendiri,” jelasnya.

Pria yang baru satu bulan mengisi jabatan Kepala Dinkes itu juga menuturkan, selama kurun waktu satu bulan ini pihaknya sebelum ke kantor selalu rutin bersafari ke puskesmas yang ada di 24 kecamatan. Tujuannya untuk menguatkan jajaran di bawahnya. Peran puskesmas dianggap penting karena langsung bersentuhan dengan masyarakat melalui posyandu.

“Selain itu kami juga rutin untuk menggelar rapat. Ini menjadi pekerjaan berat namun kami berupaya untuk menurunkannya,” ungkapnya.

Di Kabupaten Probolinggo sendiri sebenarnya ada Gerakan Selamatkan Ibu dan Sehatkan Anak (Gemasiba). Selasa (29/1) lalu pemkab melakukan evaluasi terhadap gerakan itu. Dalam evaluasi itu dibahas mengenai lokasi terbanyak yang meninggal terkait AKI. Tertinggi di Kabupaten Probolinggo berada di wilayah Puskesmas Paiton. Kasus AKI ini banyak dialami oleh wanita usia produktif 20-35 tahun dan terbanyak terjadi pada waktu masa nifas. Sedangkan untuk kasus AKB tahun 2018 terbanyak di wilayah Puskesmas Sumberasih.

“Penyebab kematian bayi tersebut di antaranya karena kecacatan 76 kasus, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 72 kasus, infeksi 43 kasus, asfiksia 22 kasus, aspirasi 12 kasus, ileus 6 kasus dan lain-lain 11 kasus,” tegasnya.

Sementara Bupati Probolinggo Tantriana Sari yang hadir dalam acara itu mengatakan, kasus kematian ibu dan bayi tidak hanya mampu dilakukan Dinkes saja yang menjadi ujung tombak. Tetapi harus kerja bersama-sama sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Bupati yang akrab disapa Tantri menegaskan, peran serta Apdesi untuk mengurangi kematian ibu dan bayi harus disertakan. Seluruh kepala desa perlu desa untuk membentuk gerakan desa siaga. Terkait dengan segala sarana dan prasarananya, nantinya bisa dialokasikan melalui Dana Desa (DD). Karena menurut ketentuan perundang-undangan hal itu diperbolehkan. Kades bisa menyisihkan sebagian anggaran untuk pembangunan kesehatan.

“Saat ini kepala desa sudah menjadi ujung tombak dan ujung tombok. Karena setiap ada permasalahan, masyarakat pasti larinya ke kepala desa. Mulai dari mau melahirkan, berobat dan lain sebagainya, semua lari ke kades. Oleh karena itu kepala desa harus siap 24 jam. Semua ini boleh dialokasikan di DD untuk transport mengantarkan pasien ke rumah sakit,” jelasnya.

Juga desa wajib mempunyai data kependudukan yang update. Kades tinggal mengutus bidan desa untuk mendata mana wanita usia produktif dan kehamilan termasuk bayinya. Dari situ nantinya bisa memilah, mana yang berisiko tinggi untuk kemudian diberikan pendekatan awal. (sid/fun)