Sakeramania Tuntut Manajemen Mulai Siapkan Musim Baru demi Prestasi

AUDIENSI: Perwakilan pengurus Sakera Mania audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (31/01). Salah satu yang menjadi pokok bahasan adalah transparansi keuangan selama musim kompetisi liga 3 tahun 2018. (Foto: Erri Kartika/Radar Bromo)

Related Post

BANGIL – Pengurus Sakeramania mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (31/01). Mereka audiensi dengan Komisi IV DPRD. Selama audiensi, suporter Persekabpas itu menuntut transparansi keuangan selama musim kompetisi 2018 Liga 3.

Lima orang mewakili pengurus Sakeramania ikut dalam audiensi itu. Sementara dari Komisi IV, ada Ketua Komisi IV Shobih Asrori. Hadir juga Rohani Siswanto, anggota Komisi II yang juga penasihat Persekabpas dan Andri Wahyudi, ketua Komisi II, yang juga asisten manajer Persekabpas.

Henry Sulfianto, Sekretaris Jendral Sakeramania dalam audiensi meminta agar tahun ini Persekabpas terus mempertahankan prestasi seperti tahun kemarin. Karena itu, Sakeramania meminta keseriusan Pemkab tetap mendukung Persekabpas.

“Jadi ada delapan aspirasi yang ingin kami sampaikan. Di antaranya, meminta pengurus mulai dari Askab PSSI, KONI, dan manajemen Persekabpas agar transparan terkait keuangan pada tahun 2018,” terangnya.

Henri juta minta agar Persekabpas segera menyiapkan kompetisi Liga 3 tahun ini. Termasuk lebih memperhatikan kesejahteraan pemain pascakompetisi. “Karena ada pemain yang setelah kompetisi malah jadi pengangguran. Padahal, sudah berkeluarga,” terangnya.

Tidak hanya itu, Henri juga minta ada anggaran untuk suporter Sakeramania. Termasuk, pengadaan kantor yayasan suporter Sakeramania.

Rohani Siswanto pun mengatakan setuju atas poin-poin yang diaspirasikan oleh perwakilan Sakeramania. “Namun, terkait transparansi, saya belum bisa menjawab. Kami perlu agendakan untuk mengundang KONI, Askab PSSI, sampai manajemen Persekabpas. Termasuk penting juga untuk memanggil mantan pelatih dan pemain tahun 2018 agar tahu kondisi mereka saat ini,” terangnya.

Andri wahyudi, juga mengemukakan setuju untuk mengundang sejumlah pihak membahas transparansi anggaran. Saat itu juga diputuskan pada 4 Februari untuk memanggil manajemen Persekabpas, KONI, dan PSSI. Mereka diminta memberikan penjelasan tentang penggunaan anggaran selama 2018. (eka/fun)