Saksi Ahli Sebut Mantan Ketua KSU Mitra Perkasa Wanprestasi

KANIGARAN-Pengurus atau ketua koperasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban setelah mengundurkan diri. Jika pengurus atau ketua memiliki tanggung jawab utang pitung, maka yang bersangkutan disebut wanprestasi. Dan, hanya berkewajiban membayar utang-utangnya ke koperasi yang dikelolanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr Nindyo Pramono, S.H., M.S. saat sidang lanjutan perkara perdata antara KSU Mitra Perkasa (KSU- MP) dengan Zulkifli Chalik di Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo, Kamis (31/1) siang. Sidang itu mengagendakan keterangan saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum tergugat.

Dalam kasus perdata ini, Ketua KSU-MP Willy Sukamto menggugat secara perdata mantan ketuanya, Zulkifli Chalik pada Rabu (12/09). Zulkifli disebut telah meminjam uang koperasi dan hingga kini belum dikembalikan. Tak tanggung-tanggung, uang yang dipinjam sejak 2007 hingga 2015 itu, senilai Rp 146 miliar lebih. Jumlah itu hasil akumulasi mulai dari pinjaman pokok, bunga, dan dendanya.

Semenara Nindyo menjelaskan, pimpinan perusahaan atau apapun bentuknya, lepas dari tanggung jawab setelah tidak menjabat lagi. Mereka hanya berkewajiban membayar utang yang belum diselesaikan atau dibayar.

Sebab, pengurus atau ketua, kedudukannya sama dengan anggota koperasi lainnya dalam hal pinjam-meminjam. “Kalau surat pengunduran dirinya sudah disetujui, berarti mereka tidak bermasalah,” terangnya.

Jika dikemudian hari ditemukan masalah yang diakibatkan oleh pimpinan, ketua, atau pengurus yang telah mengundurkan diri, maka tanggung jawabnya ada pada pimpinan atau pengurus baru atau pengganti dari pimpinan atau pengurus yang menggantikan.

“Kalau dibebankan kepada pengurus atau pimpinan lama, saya rasa tidak ada yang mau menjadi pimpinan perusahaan atau koperasi. Pimpinan perusahaan itu kolektif kolegial,” imbuhnya.

Sementara itu, Putut Gunawarman, kuasa hukum penggugat Willy Sukamto, pemilik sekaligus ketua KSU-MP, menolak pendapat Nindyo. Menurutnya, pengurus yang memiliki utang terhadap koperasi, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kolektif kolegial.

“Tidak bisa pengurus yang memiliki utang pribadi, pertanggungjawabnya secara kolektif kolegial. Ya tetap secara pribadi. Jadi, gugatan kami sudah benar,” katanya.

Ketua majelis hakim Sylvia Yudhiastika lantas menjadwalkan pembacaan kesimpulan, dua minggu ke depan. “Sidang hari ini kami tutup. Sidang pembacaan kesimpulan digelar dua pekan ke depan. Harinya sama yakni Kamis,” pungkasnya seraya mengetukkan palu. (rpd/hn)