Jika Eks Kades Tak Tertangkap, Kejaksaan Bisa Sidangkan Perkaranya dengan In Absentia

SUDAH DISITA: Tanah kas desa yang dijual Rohmad (foto inset), mantan Kades Brumbungan Lor. Jika tersangkanya belum berhasil ditangkap, kejaksaan berencana tetap melimpahkan perkara ini agar bisa disidangkan tanpa kehadiran terdakwa. (Dok. Radar Bromo)

Related Post

KRAKSAAN – Pemberkasan penyidikan dugaan penjualan tanah kas desa di Brumbungan Lor, masih dilanjutkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo. Bahkan jika berkas selesai, Korps Adhyaksa berharap, kasus ini bisa disidangkan meski secara in absentia (tanpa dihadiri pihak tergugat), yakni Rohmad selaku Eks Kades Brumbungan Lor.

LANGKAH HUKUM: Kejaksaan saat menyita tanah kas desa di Brumbungan Lor. (Dok. Radar Bromo)

Rencana sidang in absentia itu diungkapkan kasi Pidana Kusus (Pidsus) Kejari setempat Novan Basuki. “Kami akan tetap mensidangkan kasus itu. Sebab, dalam perkara korupsi itu ada yang namanya in absentia (pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat). Jadi sidang tetap dilanjutkan meskipun tergugatnya tidak hadir,” ujarnya.

Menurut Novan Basuki, perihal in absentia ini diatur dalam Undang-undang Tipikor Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan: dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

“Jadi ada pengecualian untuk korupsi. Sesuai dengan UU tipikor,” ungkap pria yang akrab disapa Novan tersebut.

Dia menjelaskan, sampai saat ini yang bersangkutan yakni Rohmad masih buron. Keberadaan tersangka masih terus dicari oleh pihak kejari. “Makanya itu tersangka kan belum kami tangkap. Untuk itu jika berkas perkara telah selesai semua, maka akan kami lanjutkan,” jelasnya.

Seperti diberitakan, sebelumnya Rohmad selaku Kades Brumbungan Lor periode 2008-2014 itu disangka menjual tanah kas desa. Itu terjadi sekitar 2013 lalu. Saat itu, tersangka diduga menjual tanah kas desa seluas sekitar 0.513 hektare. Tanah milik desa itu dijual kepada Robani, warga Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, seharga Rp 415 juta.

Robani tidak mengetahui tanah yang dibelinya merupakan tanah kas desa. Sebab, tersangka telah merekayasa dan mengalihkan tanah kas desa itu sampai menjadi tanah bersertifikat. Sehingga, Robani bersedia membelinya. Adanya pengalihan dan penjualan tanah kas desa ini, dilaporkan warga ke Kejari Kabupaten pada awal 2018.

Menurut Novan, pengalihan dan penjualan tanah kas desa itu direncanakan sedemikian rupa. Awalnya, tersangka merekayasa buku leter C di nomor 1 Budirdjo Sagimin yang awalnya tanggal peristiwa 18 Juli 1970 dan statusnya salah ke nomor 1. Ini diubah menjadi tanggal 18 Juli 1982 dengan status salah ke nomor 1338, dimana letter C nomor 1338 adalah atas nama Sini.

Setelah status di leter C berubah, tersangka sebagai kades membuat surat penyerahan tanah tertanggal 15 Oktober 2011. Isinya, tersangka yang mengelola sawah nomor C 1 persil 6a luas 513 desi are atas nama Budirdjo Sagimin menyerahkan, mengembalikan, melepaskan tanah itu kepada ahli waris bernama Sini.

“Kami merampungkan berkas perkaranya dulu. Setelah berkas perkara selesai langsung kami sidangkan,” ujarnya. (sid/fun)