Kejaksaan Hentikan Penyelidikan Alkes di RSUD Moh Saleh

KANIGARAN – Sempat melakukan penyelidikan di tahun 2018, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo menghentikan penyelidikan pada pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Moh Saleh. Ini, lantaran sudah ada pengembalian uang denda sehingga tak sampai menimbulkan adanya kerugian negara.

Dihentikannya penyelidikan tersebut dibenarkan Kepala Kejari Kota Probolinggo Martiul Chaneago. Menurutnya, hasil temuan BPK sempat ditemukan adanya denda terkait dengan pengadaan Alkes di rumah sakit tersebut sebesar Rp 2 miliar lebih. Menurutnya, denda itu didapat lantaran data yang telah dicantumkan tidak ada. Selain itu, juga tidak bisa difungsikan. Dengan demikian, maka negara berpotensi dirugikan senilai Rp 2 miliar lebih.

“Karena tidak ada kerugian dari negara, sebab sudah dikembalikan. Sehingga, pada Juli lalu penyelidikan diberhentikan,” bebernya saat ditemui di kantornya di Jalan Mastrip, Rabu (6/2).

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan lakukan pemeriksaan terhadap kasus pengadaan Alkes di rumah sakit pelat merah tersebut. Diduga pengadaan Alkes bermasalah. Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo lakukan penyelidikan lebih dalam.

Setidaknya, dalam tahap penyelidikan itu sudah 10 orang yang diklarifikasi dan dimintai keterangan. Satu dari 10 orang yang diminta keterangan yakni Plt Direktur RSUD Moh. Saleh Rubiyati.

Juli tahun lalu, Rubiyati diminta untuk datang ke Kejari guna untuk menyerahkan berkas data klarifikasi yang diminta. Hal itu dilakukan usai dilakukannya pemeriksaan beberapa hari lalu. Selain itu, juga sekertaris daerah yang pada saat itu pernah menjabat sebagai direktur rumah sakit, juga turut dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Jawa Pos Radar Bromo sempat bertemu Rubiyati saat acara sertijab Wali Kota dan Wawali (6/2). Saat disinggung soal itu, Rubiyati hanya menjawab singkat soal dihentikannya penyelidikan pengadaan Alkes.

“Betul pihak penyedia sudah menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah,” katanya singkat. (rpd/fun)