Pemkab Probolinggo Dilematis Rekrut PPPK, Ini Penyebabnya

PROBOLINGGO – Wacana rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) oleh pemerintah pusat, membuat Pemkab Probolinggo dilema. Sebab, belanja gaji PPPK dibebankan ke daerah, bukan ke pusat seperti wacana awal.

Kondisi itu dianggap Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari sangat membebani APBD Kabupaten Probolinggo. Tantri panggilannya mengatakan, awalnya pihaknya merespons baik rencana rekrutmen PPPK oleh pemerintah pusat.

Sebab, awalnya diwacanakan PPPK itu direkrut oleh pemerintah pusat. Dan, anggaran belanja tidak langsung (BTL) atau gaji dibayarkan oleh pusat.

Namun, saat ini rekrutmen PPPK diserahkan ke daerah. Termasuk anggaran BTL atau gaji untuk PPPK, dibebankan ke daerah melalui APBD daerah.

Kondisi itu, menurut Tantri, membuat pemkab dilema dan berpikir ulang. Sebab, beban APBD kabupaten akan ditambah dengan beban BTL gaji PPPK.

”Biaya rekrutmen juga belum teranggarkan di tahun anggaran 2019 ini. Apalagi beban penggajian. Ini menjadi dilema bagi pemkab. Di sisi lain kami dituntut untuk menekan anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji),” kata Bupati dua periode itu.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengatakan, biaya rekrutmen PPPK memang dibebankan ke daerah. Termasuk beban biaya penggajian. Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu informasi dan petunjuk lebih lanjut dari pusat tentang rekrutmen PPPK.

”Kami dilema karena sisi lain tiap tahun PNS yang pensiun banyak. Tentu, kondisi itu membuat jumlah pegawai semakin berkurang. Sisi lain, jika gaji PPPK dibebankan ke daerah, BTL semakin besar,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina berharap, PPPK tetap ada. Namun, menyesuaikan dengan kemampuan APBD.

Sebab, tiap tahunnya jumlah guru PNS yang pensiun cukup banyak. Kondisi itu tentunya akan mengurangi jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan di tiap lembaga pendidikan.

”Walaupun rekrutmen PPPK tidak sesuai atau sama dengan jumlah guru yang pensiun, diharapkan tetap ada. Tapi, semua itu juga harus menyesuaikan kemampuan APBD,” terangnya. (mas/hn)