Ada Larangan Gubernur, Dana Rp 80 Miliar untuk Program Infrastruktur Desa Terancam Batal Digulirkan

BANGIL – Program infrastruktur yang dialokasikan hingga Rp 80 miliar untuk desa di Kabupaten Pasuruan, terancam tak terserap. Gagal serap itu disebabkan setelah adanya larangan dari gubernur untuk penggunaan dana kegiatan infrastruktur desa.

Padahal, dana itu sudah dianggarkan sebelumnya dalam R-APBD 2019. Penganggarannya pun berdasarkan usulan dari legislatif. Seperti kegiatan pembangunan jalan untuk pavingisasi.

Hal ini pun membuat legislatif kelimpungan. Betapa tidak, mereka harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Lantaran usulan atau aspirasi yang dibawa, terancam gagal terlaksana.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sutar enggan untuk berkomentar terkait persoalan tersebut. Ia menyebutkan, tidak tahu menahu soal larangan penggunaan anggaran untuk kegiatan infrastruktur di desa yang dimaksud. “Kami tidak tahu. Konfirmasi ke Pemkab saja,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, larangan penggunaan anggaran untuk kegiatan infrastruktur di desa itu dipengaruhi risiko adanya tumpang tindih penggunaan anggaran. Seperti yang diketahui, pemerintah sudah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang nilainya mencapai ratusan juta per desa.

Dana itu dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa. Seperti pembangunan jalan berupa pavingisasi, saluran air, dan beberapa kegiatan lainnya. Hal itulah yang berisiko terjadi penyimpangan. Karena berpotensi tumpang tindih pembangunan. Bahkan, resiko klaim proyek Pemkab oleh pihak desa, bisa saja muncul.

Berkaitan dengan hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Agus Sutiadji menjelaskan, larangan penggunaan anggaran untuk program kegiatan infrastruktur desa itu berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan ke gubernur. Dari evaluasi tersebut, gubernur meminta agar dana yang sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di desa itu, tidak dilakukan.

BAKAL DIALIHKAN: Sekda Kabupaten Pasuruan Agus Sutiadji. (Foto dok: Jawa Pos radar Bromo)

“Bukan dana hibah. Tapi, dana untuk program kegiatan infrastruktur di desa. Hasil dari evaluasi ke gubernur, diminta agar tidak dilakukan,” sampainya.

Ia tak memungkiri, dana yang dialokasikan mencapai kisaran Rp 80 miliar. Rata-rata dana tersebut untuk program pembangunan jalan, berupa pavingisasi yang diusulkan legislatif. “Ada beberapa kegiatan. Seperti jalan paving. Tapi, untuk rehab balai desa, tidak ada masalah,” tukas dia.

Ia menepis jika larangan itu lantaran adanya risiko tumpang tindih dengan program desa yang dialokasikan dengan DD. “Justru kan bisa berkolaborasi. Misalnya jalan yang ditangani pemkab seberapa meter, nantinya yang ditangani desa jalan lainnya,” urainya.

Saat ini, pihaknya masih mengevaluasi ulang dana yang telah dialokasikan Rp 80 miliar itu untuk pengalihannya. Pihaknya belum memastikan, dana tersebut akan dialihkan untuk program apa.

“Itu (pengalihan, Red) yang masih kami perlu lakukan rembukan dan konsultasikan ke gubernur. Supaya, dana itu tidak vakum. Apakah di APBD 2019 ini atau di P-APBD 2019, kami juga belum memastikannya,” pungkasnya. (one/fun)