Kapolsek-Camat Sumberasih Dilaporkan ke Polda Gara-gara Diduga Merusak Pagar Warga Muneng

SUMBERASIH – Proses ganti rugi lahan rest area tol Pasuruan-Probolinggo di Desa Muneng Kidul, berbuntut panjang. Setelah warga yang mengaku ahli waris pemilik tanah memagari lahan di lokasi, aksi berlanjut dengan pelaporan Kapolsek dan Camat Sumberasih ke Polda Jatim.

Kapolsek Sumberasih AKP Wahyudi dan Camat Sumberasih Ugas Irwanto di laporkan ke Polda Jawa Timur oleh Suheri, 61 dan istrinya, Sutiha, 47, warga Dusun Timur II, RT 15/RW 4, Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Keduanya dilaporkan dengan tuduhan yang berbeda.

Menurut Suheri, buntut pelaporan keduanya itu lantaran melakukan perusakan pagar yang dilakukan pada pembebasan tanah tol yang dianggap tidak beres. Semuanya berawal dari pencairan uang ganti rugi tanah yang berada di rest area tol Paspro di Muneng yang diakui miliknya. Namun, proses ganti rugi tersebut, belum Suheri terima. Dia pun menduga, uang ganti rugi bisa cair karena ada tanda tangan yang dipalsukan.

Lantaran tak mendapat ganti rugi, Suheri dan Sutiha melakukan upaya pemagaran pada tanah miliknya. Dengan luas 420 meter persegi yang dulunya juga berdiri bangunan atau rumahnya. Pemagaran yang dilakukan pada Rabu (30/1) pagi itu kemudian dirusak oleh Camat yang didampingi oleh Satpol PP, Polsek, dan juga dari pihak tol.

Atas perlakukan tersebut, maka pada hari itu juga Suheri melaporkan ke Propam Polda Jatim. Pihaknya melaporkan Kapolsek Sumberasih AKP Wahyudi atas tuduhan ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas. “Saya melaporkanya karena pada saat itu Kapolsek dan Camat datang ke rumah dan melakukan perusakan atas pagar yang dibuat,” bebernya.

URUSAN MELEBAR: Sutiha saat memagari lahan yang diakui miliknya, akhir Januari lalu. Warga Muneng itu menganggap, Res Area Tol Paspro mengenai lahannya. (Foto dok: Jawa Pos radar Bromo)

Sementara, Camat Sumberasih Ugas Irwanto dilaporkan ke Polda Jatim pada Rabu (6/2) siang. Camat dilaporkan atas tuduhan perusakan yang telah dilakukannya pada Rabu (30/1) bulan lalu. “Kata Camat, istri saya tidak berhak atau tidak tercantum dalam surat ahli waris. Sehingga, yang mendapatkan hanya orang tua saja. Padahal, catatan di Badan Pertanahan Negara (BPN) yang ia minta tahun 2017, nama Sutiha (istrinya) ada. Selanjutnya, pada surat keterangan ahli waris, namanya tiba-tiba tidak ada. Serta, ada pemalsuan tanda tangan. Surat keterangan ahli waris itu tertuang tahun 2016. Itu sebabnya kami masih ngotot saja,” terangnya.

Pihaknya juga menerangkan, mengapa camat juga dinilai terlibat. Pasalnya, dalam surat keterangan ahli waris tersebut, yang mengesahkan ada tanda tangan camat. “Karena kami punya dokumen dari pertanahan inilah, makanya kami ngotot,” imbuhnya. (sid/fun)