Karyawan RSUD dr Saleh Sering Telat Terima Jasa Medis, Ini Penyebabnya

PROBOLINGGO–Karyawan RSUD dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo, kerap telat menerima pembayaran jasa medis. Penyebabnya, karena RSUD terlambat menyerahkan laporan keuangan ke BPJS Kesehatan Kota Probolinggo.

Fakta ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Kota Probolinggo dengan pihak RSUD, Kamis (7/2). “Kami mendapat laporan tentang keterlambatan pembayaran jasa medis kepada karyawan. Penyebabnya karena dana dari BPJS Kesehatan belum turun ke RSUD dr Mohamad Saleh,” terang Agus Rianto, ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo.

Setelah ditelusuri, penyebab tidak turunnya dana dari BPJS Kesehatan ini karena RSUD belum menyerahkan laporan keuangan ke BPJS Kesehatan. Bahkan, laporan bulan Desember 2018 juga belum masuk hingga kini.

“Dalam RDP tadi terungkap bahwa untuk bulan Desember laporan keuangan belum masuk. Padahal, seharusnya setiap bulan paling lambat tanggal 10 sudah masuk,” ujarnya.

Sedangkan untuk laporan keuangan bulan Januari 2019, masih dalam proses. Komisi III meminta agar RSUD memenuhi target penyerahan laporan keuangan bulan Januari, paling lambat tanggal 10 Februari 2019.

“Tolong diingatkan pendamping untuk menanyakan ke BPJS Kesehatan, tanggal 10 apa sudah dikumpulkan laporan keuangan RSUD,” ujarnya.

Mirrah Estherini, kepala BPJS Kesehatan Kota Probolinggo menjelaskan, pembayaran klaim yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan untuk RSUD dr Mohamad Saleh baru sampai bulan Oktober. Sementara untuk bulan November, belum.

“Untuk bulan November belum. Sebab, pembayaran klaim di BPJS itu menerapkan sistem first in, first out (FIFO). Selain itu, juga tergantung anggaran yang tersedia di BPJS Pusat. Misalnya laporan disampaikan terakhir, namun dana dari BPJS pusat ada, tetap bisa segera dicairkan,” ujar Mirrah.

Sementara itu, drg Rubiyati, Plt direktur RSUD dr Moh saleh membenarkan, laporan keuangan bulan Desember belum diserahkan. “Insya Allah segera akan kami serahkan,” ujarnya.

Menurut Rubiyati, pendapatan RSUD dr Mohamad Saleh sebesar 80 persen berasal dari BPJS Kesehatan. Hanya sekitar 20 persen saja yang bukan dari BPJS Kesehatan.

“Sedangkan besarnya jasa medis setiap bulan itu berbeda-beda. Tergantung pada pendapatan yang diterima dari BPJS Kesehatan,” tuturnya.

Namun, dilanjutkannya, sudah diatur dalam Permenkes bahwa besarnya jasa medis maksimal 40 persen dari pendapatan rumah sakit. Sementara di RSUD jasa medis mencapai 38 persen.

Setiap bulan, besarnya jasa medis yang dibayarkan kisaran Rp 2,8 miliar-Rp 3 miliar. Jasa medis ini dibayarkan kepada semua karyawan RSUD, baik PNS maupun non PNS.

“Total ada 1.090 karyawan yang berhak mendapatkan jasa medis. Mulai dari dokter, perawat, tenaga administrasi, sampai  satpam,” jelasnya.

Sementara pembayaran jasa medis dari pendapatan di luar BPJS Kesehatan, menurut Rubiyati, tidak bisa dilakukan. Karena pendapatan di luar BPJS Kesehatan terbilang kecil.

Sebagai perbandingan Rubiyati menyebutkan, pendapatan RSUD di luar BPJS Kesehatan sekitar Rp 1,6 miliar. Anggaran ini digunakan untuk biaya operasional RSUD. Seperti kebutuhan makan pasien maupun obat.

“Pembayaran obat saja bisa sampai Rp 2 miliar. Namun, ini bisa dibayar bulan berikutnya,” ujarnya. (put/hn)