Proyek Pasar Kronong Disorot BPK, Lelang Masih Diajukan ke ULP

TUNGGU TENDER: Kelanjutan pembangunan Pasar Kronong masih dalam tahapan pengajuan ke ULP. Tersisa 20 persen pengerjaannya yang belum selesai. (Foto: Rizky Putra Dinasti/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

MAYANGAN – Pembangunan proyek revitalisasi Pasar Kronong di Kelurahan/Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, masih dalam tahapan pengajuan ke Unit Layanan dan Pengadaan (ULP). Tersisa 20 persen pengerjaan pasar yang akan dilakukan tahun ini. Ditargetkan, proyek tersebut selesai selama 4 bulan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Gatot Wahyudi, kemarin (7/2). “Saat ini masih akan diajukan ke ULP. Nanti ULP yang melaksanakan lelang. Prosesnya diperkirakan satu bulan,” terangnya.

Gatot –sapaan akrabnya – mengatakan, anggaran pembangunan tersebut masih tetap Rp 850 juta. Hal itu sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah dirancang sebelumnya. Ia berharap, proses dari lelang, pengerjaan, hingga selesai tidak membutuhkan waktu hingga akhir tahun.

Mantan Kabag Humas dan Protokol itu mengatakan, proyek tersebut diharapkan segera rampung agar pedagang bisa kembali berjualan di lokasi tersebut. Sementara, pedagang di Pasar Kronong direlokasi ke fasilitas parkir truk di sisi timur pasar. Begitu rampung, pedagang bisa segera pindah.

Sementara itu, pengerjaan proyek tersebut di tahun lalu mendapat catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil temuan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo Martiul Chaneago, Rabu (6/2). Karena itu, Martiul menyarankan agar kelebihan tersebut dikembalikan.

“Karena kelebihan itu tidak sampai Rp 50 juta, maka kita sarankan agar pihak pelaksana mengembalikannya. Yakni, Rp 17 juta,” terangnya. Informasi yang didapat Kejari, kelebihan tersebut sudah dikembalikan oleh rekanan.

Gatot Wahyudi membenarkan adanya kelebihan harga dan juga pengembalian uang oleh rekanan. Namun, nominalnya bukan Rp 17 juta, melainkan Rp 14 juta. Uang tersebut sudah dikembalikan ke DKUPP untuk dikembalikan ke kas daerah (kasda).

“Awalnya kelebihannya Rp 17 juta. Namun setelah dihitung kembali, diketahui Rp 14 juta sekian. Dan, uang kelebihan tersebut sudah dikembalikan,” bebernya. Kelebihan tersebut sudah dikembalikan April tahun lalu. Sehingga, dengan pengembalian dana itu, maka proyek tersebut sudah tidak bermasalah. (rpd/rf)