Baru Kota Pasuruan Capai UHC, Sudah 95 Persen Warganya Tercover BPJS Kesehatan

PASURUAN – Target Pemerintah Pusat untuk mengejar target Universal Health Coverage (UHC) pada tahun awal tahun 2019 belum bisa terlaksana. Bahkan di BPJS Kesehatan yang melingkupi Pasuruan-Probolinggo, baru Kota Pasuruan yang mampu meraih UHC. Sedangkan 3 daerah lain masih harus dikebut lantaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih minim.

Universal Health Coverage (UHC) adalah target dari Pemerintah Pusat agar mayoritas masyarakat sudah tercakup dalam JKN atau memiliki jaminan kesehatan. Untuk mencapai UHC sendiri, suatu daerah minimal masyarakat sudah terkover 95 persen kepesertaan dari BPJS Kesehatan.

Debbie Nianta, Kepala BPJS Kesehatan Pasuruan mengatakan sampai 1 Januari 2019 kemarin, tercatat memang masih Kota Pasuruan yang berhasil mencapai UHC. Dimana Pemkot Pasuruan menambahkan sebanyak 47 ribu warganya menjadi peserta BPJS Kesehatan akhir tahun 2018, dengan menggunakan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang dibiayai oleh Pemkot Pasuruan.

“Dengan tambahan sebanyak 47 ribuan peserta dari PBID, sampai kemarin sudah tercatat ada 203.464 peserta yang sudah ter-cover. Sehingga dari persentase total penduduk sudah mencapai 97 persen dan kemungkinan masih terus bisa bertambah,” terangnya.

Sampai 7 Februari, tercatat dari 97,73 persen yang sudah tercover dengan rincian 58.959 dibiayai dari APBN, 56.847 dibiayai dari APBD, 56.095 adalah peserta dari Penerima Upah (PU) dan 24.231 adalah peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Sedangkan di Kabupaten Pasuruan, Kota serta Kabupaten Probolinggo yang masuk ruang lingkup BPJS Pasuruan, kata Debbie, ketiga daerah tersebut memang masih jauh dari target UHC. Dimana untuk Kabupaten Pasuruan masih 70 persen yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, Kota Probolinggo masih 77 persen dan Kabupaten Probolinggo masih 82,63 persen.

Debbie menambahkan, dari persentase, Kabupaten Pasuruan memang yang masih banyak masyarakatnya yang belum ter-cover BPJS Kesehatan. Sehingga langkah dari BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan Pemkab Pasuruan untuk melakukan sosialisasi agar kepesertaan jaminan kesehatan ini bisa meningkat.

Begitu juga dengan Kota dan Kabupaten Probolinggo. Debbie mengatakan bahwa ada berbagai upaya salah satunya dengan Program Online Single Submission (OSS) yang diberlakukan oleh perizinan se-Indonesia agar perusahaan yang melakukan pendaftaran dan perpanjangan izin juga menyertakan kelengkapan. Salah satunya adalah hak karyawan untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

“Termasuk juga jaminan kesehatan ini juga harus dipenuhi pemerintah daerah, salah satunya lewat Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID), dimana iuran ini bisa dianggarkan dari penerimaan pajak rokok dan cukai,” terangnya.

Kendati enggan menyebutkan target UHC di 3 daerah tersebut, Debbie berharap ke 3 daerah yang belum UHC bisa segera menyusul Kota Pasuruan agar masyarakatnya bisa segera ter-cover jaminan kesehatan secara menyeluruh. (eka/fun)