Bawaslu Tolak Shelter Dinsos untuk Kantor Anyar, Ini Alasannya

MAYANGAN – Hingga kini, Bawaslu Kota Probolinggo belum juga mendapat tempat untuk kantor baru. Pemkot Probolinggo memberi pinjaman Shelter Dinas Sosial (Dinsos) di Jalan Raya Panglima Sudirman. Namun, ditolak Bawaslu karena tidak nyaman.

Bawaslu hingga kini pun masih menempati kantor lama di Jalan Mayjen Panjaitan. Kantor itu disewa bulanan senilai Rp 5 juta per bulan.

Ketua Bawaslu Azam Fikri mengatakan, Bawaslu harus pindah kantor karena tempat yang dikontrak sekarang akan dijual oleh pemiliknya. Lantaran belum memiliki kantor, Bawaslu meminta ke pemilik rumah untuk sewa bulanan.

Pemilik rumah menyetujui dengan harga sewa Rp 5 juta setiap bulan. Dengan syarat, Bawaslu harus pindah, jika sewaktu-waktu rumah tersebut laku.

Pemkot sendiri menawarkan dua lokasi ke Bawaslu. Yaitu, Shelter Dinas Sosial (Dinsos) di Jalan Mastrip dan bekas pabrik air minum dalam kemasan Ganesha.

Tapi sampai kini, lanjut pria yang akrab disapa Azam ini, belum ada titik temu. Padahal, pihaknya sudah memilih Shelter Dinsos di Jalan Mastrip. Sebab, bekas pabrik Ganesha di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, akan dipakai oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP). ”Katanya mau dipakai UKM. Akhirnya kami memilih shelter,” tandasnya.

Hanya saja, hingga kini belum ada finalisasi. Informasi yang didapat Bawaslu, menunggu penyerahan kunci dari Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Sebab, shelter di Mastrip itu sebelumnya dipinjamkan ke Kejari saat kantor Kejari direnovasi.

“Belum ada kabar. Tiba-tiba kami ditawari Shelter Dinsos di Jalan Panglima Sudirman. Baratnya KPU. Tentunya kami tolak karena lokasinya yang sangat sempit dan tidak ada lahan parkir,” tambah Azam.

Walaupun di barat shelter ada lahan parkir, namun milik masjid. Pihaknya tidak ingin mengganggu aktivitas Masjid Baitul Muttaqin.

Karena kondisi yang tidak jelas itu, pihaknya mengajukan anggaran dana untuk sewa kantor sebesar Rp 80 juta ke Banwaslu Provinsi. Jika nantinya pemerintah daerah bisa menyediakan tempat, maka dana tersebut akan dipakai untuk renovasi.

“Karena hingga saat ini tidak ada kejelasan, kami mengajukan anggaran untuk sewa kantor Rp 80 juta. Jika nantinya ada fasilitas dari pemerintah daerah, maka anggaran itu akan dibuat untuk renovasi,” bebernya.

Hasil pantauan di lapangan, shelter di barat kantor KPU itu dalam kondisi kotor dan tutup. Jumadi, petugas parkir Masjid Baitul Muttaqin mengatakan, shelter tersebut sudah tidak ditempati.

Menurutnya, shelter pindah ke Jalan Mastrip. “Nggak tahu kok tidak ditempati. Sudah dua hari pindah ke shelter Mastrip,” ujar Jumadi.

Terpisah, Kepala Dinsos Zainullah mengatakan, pihaknya pindah ke shelter Mastrip karena shelter di Jalan Panglima Sudirman akan ditempati kantor Bawaslu. Itu, sesuai hasil rapat kooordinasi dengan Asisten Pemerintahan, Kesbangpolinmas, dan Bawaslu di ruangan asisten. “Disposisi Wali Kota Hj Rukmini (wali kota saat itu) seperti itu. Makanya kami pindah ke shelter Mastrip,” tandasnya.

Zainullah berterus terang, Bawaslu sempat ditawari shelter Mastrip saat rakor di kantor Kesbanglinmas. Hanya saja, pihaknya tidak setuju kalau shelter dipinjamkan ke Bawaslu seluruhnya. Ia meminta sebagian kantor shelter dipakai Dinsos untuk kegiatan Tagana (Tanggap Bencana)

“Kami memang tidak setuju kalau shelter Mastrip dipakai Bawaslu semua. Kami minta sebagian kantor difungsikan untuk shelter dan Tagana. Karena shelter Panglima Sudirman sempit. Kunci dari Kejari sudah diserahkan ke kami. Makanya, kami tempati ,” pungkasnya. (rpd/hn)