Perda RTRW Kabupaten Probolinggo Dinilai Hambat Investor

KRAKSAAN – Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu kendala yang menyebabkan investor enggan masuk. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hadi Prayitno pun mengusulkan perubahan perda.

Hadi menjelaskan, semua investor yang masuk ke kabupaten tahun lalu, masih melakukan penjajakan. Baik yang datang sendiri ataupun yang dibawa oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Tjahjo Widodo. Menurutnya, penjajakan yang dilakukan oleh investor itu guna mencari lokasi yang pas.

Ketika sudah menemukan lokasi yang pas, malah terbentur oleh Perda RTRW. Sehingga, kemudian investor mengurungkan investasi.

“Itulah yang terjadi. Jadi, RTRW itu belum memihak kepada kepentingan masyarakat banyak, khususnya dunia usaha,” ungkapnya.

Contohnya, menurut Hadi, beberapa waktu lalu ada yang hendak berinvestasi di Kecamatan Paiton untuk membuat pelabuhan. Tetapi, di Paiton yang boleh dibangun pelabuhan hanya di sekitar PLTU. Karena kondisi itu, maka investor mengurungkan niatnya.

“Jadi, harus segera diubah. Jangan disakralkan Perda RTRW itu. Karena kalau masih berpedoman pada Perda yang lama, maka akan menghambat investasi,” terangnya.

Hadi menerangkan, sebenarnya Kabupaten Probolinggo sangat potensial untuk berinvestasi. Sebab, di Probolinggo sudah ada pelabuhan, stasiun, juga ada jalan tol yang memudahkan. Apalagi, Probolinggo juga terletak di jalan Pantura. Sehingga, membuat banyak dilirik oleh investor.

“Banyak investor datang. Tetapi, beberapa kali rapat gagal karena terkendala RTRW. Karenanya, Perda RTRW harus diubah untuk menarik investor masuk ke Probolinggo,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini pemda sudah mulai bergerak dengan membahas perubahan Perda RTRW. Hadi pun menyambut baik hal itu. Ia berharap, perubahan perda itu segera selesai. Sehingga, investor banyak bisa masuk dan bisa membuka lapangan pekerjaan.

“Sudah mulai ini. Tetapi, menurut saya agak terlambat. Namun, ya baguslah dari pada tidak sama sekali. Semoga saja cepat selesai,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Infrastruktur di Bappeda Kabupaten Probolinggo Yuwono juga dikonfirmasi media ini. Namun, sampai berita ini ditulis, yang bersangkutan belum bisa dihubungi. (sid/hn)