Keputusan Tak Tarik Buku SD Kontroversial Dipertanyakan DPRD

MAYANGAN – Keputusan tidak menarik buku Tematik 2 untuk kelas V SD/MI di Kota Probolinggo, dipertanyakan oleh Komisi I DPRD setempat. Komisi I tidak sepakat dengan sikap sejumlah pihak yang tidak menarik buku Tematik yang menimbulkan polemik itu.

Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Andul Azis mengaku, menyesali keputusan sejumlah pihak yang tidak menarik buku Tematik 2 itu. Sebab, dalam buku itu, Nahdlatul Ulama (NU) dicantumkan sebagai salah satu organisasi radikal di masa penjajahan kolonial Belanda. Dalam buku tersebut, posisi NU disamakan dengan ormas lain. Seperti perkumpulan Budi Utomo, PNI, dan PKI.

“Saya menyesali sikap beberapa pihak yang sepakat untuk tidak menarik buku Tematik yang bermasalah itu. Dengan alasan apapun,” ujar Abdul Azis.

Sikap itu, menurut Azis, juga menunjukkan ketidakpatuhan pada arahan Pemerintah Pusat. Sebab, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memerintahkan untuk menarik buku Tematik 2 Kelas V itu.

“Tindakan tersebut mencerminkan ketidakpatuhan terhadap arahan pemerintah pusat. Padahal, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan, Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian kewenangan pusat yang didistribusikan ke daerah. Dan, ini termasuk pendistribusian ke daerah,” ujarnya.

Keputusan tidak menarik buku Tematik 2 ini, disepakati oleh beberapa pihak sebelumnya. Yaitu, Disdikpora bersama Polresta, Kemenag, serta PC NU Kota Probolinggo. Sebab, dikhawatirkan siswa tidak bisa belajar jika buku ditarik.

Namun, Abdul Aziz punya argumen berbeda, jika buku itu tidak ditarik. Menurut lelaki yang juga seorang tenaga pendidik ini, membiarkan kesalahan bersarang di otak siswa atas pemahaman yang keliru sama halnya dengan membenarkan kesalahan menjadi kebenaran. “Sebab, kesalahan yang tertanam menjadi kebenaran dalam pengetahuan siswa akan sulit dicabut dari pemahaman,” tuturnya.

Azis paham, bahwa alasan tidak menarik buku Tematik kelas V itu karena dikhawatirkan tidak ada buku pengganti. Namun, alasan itu menurut bukanlah alasan yang tepat. “Masih banyak cara kreatif lain yang dapat ditempuh,” ujarnya.

Politisi PKB ini pun menyarankan agar Disdikpora Kota Probolinggo mengumpulkan semua guru dan mendiskusikan dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk merevisi materi yang bermasalah. “Lalu merevisi pada bagian yang salah. Caranya bisa ditarik sementara oleh masing-masing guru mapel, lalu cetak ulang khusus halaman materi tersebut,” ujarya. (put/hn)