Pabrik Pengolahan Batu Ini Tepis Jadi Pemicu Kerusakan Jalan di Ngepoh

DRINGU – Kerusakan jalan Sunan Prawoto, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, disebut-sebut warga tak terlepas dari keberadaan pabrik penggilingan batu. Lalu lalang truk muat batu itulah yang disebut jadi pemicu kerusakan jalan.

Pabrik penggilingan batu yang dimaksud warga adalah CV Podo Moro Putra. Pabrik penggilingan batu itu berada di sisi barat jalan. Saat Radar Bromo ke lokasi pabrik, tampak truk muatan batu keluar-masuk. Ada yang dari arah utara maupun selatan.

Ternyata, pabrik tersebut belum mengantongi izin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) belum memberikan surat rekomendasi untuk pengurusan izin ke Pemprov Jatim.

Hal itu disampaikan Kepala DPM-PTSP Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno. Beberapa bulan lalu, pihaknya menerima pengajuan izin operasi pabrik tersebut. Namun, izin penggilingan batu yang mengeluarkan adalah pemprov Jatim. DPM-PTSP hanya memberikan rekomendasi.

“Kami tidak mengeluarkan izin karena penggilingan batu itu memang harus dari Pemprov Jatim,” terangnya. Hingga saat ini, DPM-PTSP belum pernah mengeluarkan izin rekomendasi untuk usaha tersebut. “Seingat saya, belum mengeluarkan rekomendasi izin penggilingan batu itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Jawa Pos Radar Bromo berupaya mengonfirmasi langsung pada pemilik pabrik penggilingan batu CV Podo Moro Putra. Namun sayang, Edi Purnomo, pemilik pabrik itu tengah berada di luar pabrik. Sehingga, hanya bisa dikonfirmasi via telepon.

Kepada Radar Bromo, Edi Purnomo membantah jalan yang ambles akibat truk muat batu miliknya. Sebab, truk muatan batu yang biasa masuk ke pabriknya melewati jalan raya Sinto ke selatan. “Itu bukan sopir saya. Saya beli material dari Pasuruan. Kami itu lewatnya jalan Sinto itu, Pak,” katanya.

Soal izin, pernyataan Edi bertolak belakang dengan Hadi. Ia menegaskan jika pabriknya sudah mengantongi izin usaha penggilingan batu dari pemkab.

Ia beralasan, karena pabriknya itu tidak berada di tepi jalan Pantura, sehingga izinnya cukup dari pemkab. “Itu sudah ada izinnya. Silakan saja cek, ada fotokopinya,” ujarnya. (mas/rf)