Penyuap Wali Kota Pasuruan Dituntut 2 Tahun Penjara Plus Denda

SIDOARJO – Terdakwa penyuap Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono, Muhamad Baqir kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (11/2). Sidang kali ini beragendakan pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Dalam sidang tersebut, Baqir dituntut 2 tahun penjara.

Baqir menghadiri sidang yang digelar di Ruang Cakra itu dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan membuka sidang sekitar pukul 09.15.

Tuntutan dibacakan oleh JPU KPK Bayu Satriyo. Dalam tuntutan tersebut, JPU menuntut Baqir dengan hukuman dua tahun penjara. Selain hukuman penjara, Baqir juga harus membayar denda Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, Baqir harus menjalani hukuman selama tiga bulan penjara.

JPU mengatakan, dengan adanya bukti suap sebesar Rp 115 juta, majelis hakim harus memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Terdakwa terbukti memenuhi unsur dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Pemberantasan Korupsi,” ujar Amir. Menurut Amir,  terdakwa terbukti memberikan uang tersebut seusai  memenangkan proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM) di Kota Pasuruan.

Saat itu, terdakwa memberikan fee sebesar 5 persen dari harga proyek senilai Rp 2,2 miliar.  “Semuanya sudah diatur dari awal tim pemenang hingga fee yang harus dibayarkan,” jelasnya.

Tak hanya itu, dalam proyek tersebut, terungkap sejumlah fakta mengenai pengaturan sejumlah proyek yang dikerjakan di Kota Pasuruan tersebut. Mulai dari persentase fee yang harus dibayar oleh pemenang lelang, hingga tim yang mengatur pemenangan itu.

Sementara itu, Penasihat Hukum Muhammad Baqir, Suryono Pane menilai tuntutan JPU masih terlalu memberatkan kliennya. Apalagi, dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa inisiatif pemberian fee bukan dari Baqir sendiri.

“Tentunya bagi kami ini masih terlalu tinggi. Terutama dari apa yang didakwakan dan juga fakta persidangan yang mengemuka selama ini,” ujarnya. Suryono juga menegaskan bahwa kliennya akan menggunakan haknya menyampaikan nota pembelaan di hadapan majelis hakim.

Karena itu, pihaknya meminta waktu agar sidang ditunda hingga pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa. “Kami masih punya waktu untuk menyusun pleidoi. Dan, kami sampaikan bahwa kami minta waktu sepekan ke depan untuk menyampaikan nota pembelaan itu,” katanya.

Pembelaan itu berisikan tentang keberatan mengenai tuntutan jaksa penuntut umum. Sebab, kliennya bukanlah yang memiliki insiatif memberikan uang tersebut kepada Setiyono setelah memenangkan proyek.  “Klien kami hanya mengikuti alur pemerintah yang mengatur proyek. Tapi, tuntutan tadi seolah-olah klien kami yang ikut aktif,” ucapnya.

Selain itu, dia menerangkan jika Baqir hanya pemenang ke dua. Setelah calon pemenang pertama gagal dalam memenuhi syarat. “Klien kami hanya pengganti saja, bukan tim yang ujuk-ujuk menang dengan sekali tunjuk,” katanya.

Diketahui, Baqir terjerat kasus tersebut usai KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Pasuruan, Oktober 2018. Saat itu, KPK mengamankan sejumlah pejabat di dalamnya, termasuk Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono.

KPK lantas melakukan pengembangan hasil operasi tersebut, ternyata ditemukan sejumlah proyek pengerjaan yang menggunakan sistem pemberian fee. (den/JPK/tom/rf)