Proyek Rehab RTLH di Kab Pasuruan Diancang-ancang April

BANGIL – Larangan penggunaan anggaran infrastruktur desa, tak akan berpengaruh terhadap rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pasuruan. Buktinya, rencana bedah rumah terus diproses oleh Pemkab Pasuruan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib mengungkapkan, bedah rumah tak layak huni di Kabupaten Pasuruan bakal tetap dijalankan. Penganggarannya, menurutnya, tidak hanya mengandalkan APBD 2019. Karena Kabupaten Pasuruan juga mendapat sokongan dari pemerintah pusat melalui DAK 2019.

Ia merincikan, dalam APBD 2019, Pemkab mengalokasikan anggaran hingga Rp 25 miliar. Dana tersebut diproyeksikan untuk membenahi 2.000 RTLH.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu, Pemkab mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar, untuk 1.600 RTLH di Kabupaten Pasuruan.

“Ada kenaikan anggaran untuk RTLH tahun ini, yang dialokasikan di APBD 2019. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap jumlah RTLH yang bisa ditangani,” sampainya.

Jumlah tersebut, belum termasuk sokongan dari pemerintah pusat. Di tahun 2019, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 3,1 miliar untuk membenahi 178 unit RTLH di Kabupaten Pasuruan.

Misbah menambahkan, proses bedah rumah itu, masih tahap pendataan. Pihaknya mengancang-ancang, April sudah mulai pencairan.

“Kami upayakan, bulan April sudah bisa dicairkan. Sehingga, rehabnya bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo memandang, besarnya anggaran untuk rehab RTLH memang diperlukan. Mengingat, masih banyak rumah warga yang kondisinya memprihatinkan.

“Makanya, kami mendukung program tersebut. Hanya saja, yang perlu dicatat, penyalurannya harus tepat sasaran,” pungkasnya. (one/hn)