Dewan Bakal Wadul ke Pemprov Soal Dana Infrastruktur Desa Senilai Rp 80 Miliar

BANGIL – Timgar dan banggar DPRD Kabupaten Pasuruan berencana untuk “mengadu” ke Gubernur pekan ini. Konsultasi itu berkaitan dengan persoalan dana hibah ke desa senilai Rp 80 miliar yang terancam batal terlaksana.

Rencana itu seperti yang diungkapkan Dedi Sumanto, wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Ia menyampaikan, timgar dan banggar berencana untuk ke provinsi dalam pekan-pekan ini. Langkah itu dilakukan untuk mengonsultasikan soal larangan penggunaan dana hibah untuk kegiatan di desa.

“Kami ingin cari solusi. Makanya, kami akan konsultasikan persoalan ini ke Pemprov,” tandasnya.

Dedi menambahkan, konsultasi itu diperlukan untuk mencari solusi terkait penggunaan dana hibah untuk desa senilai Rp 80 miliar tersebut. Bila memang tidak memungkinkan untuk dipergunakan, maka tak ada jalan lain selain menjadikan dana tersebut Silpa. Untuk kemudian dilakukan penganggarannya di P-APBD 2019.

“Kalau dengan hibah kegiatan desa itu tidak diperkenankan, maka bagaimana yang diperbolehkan. Itu yang ingin kami konsultasikan. Jika memang tidak memungkinkan, ya lebih baik dijadikan Silpa,” sambungnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dana hibah untuk infrastruktur desa disemprit Gubernur. Dana senilai Rp 80 miliar itu, dilarang untuk dipergunakan sebagai bantuan kegiatan di desa.

Sekda Kabupaten Pasuruan Agus Sutiadji menyampaikan, dana yang dimaksud bukanlah hibah. Melainkan kegiatan yang diperuntukkan di desa. Dana itu memang dianggarkan, namun dalam evaluasinya mendapat larangan dari Gubernur.

Pihaknya pun masih akan mengonsultasikan dengan pemprov. “Apakah bisa dialihkan ke pos lain, itu masih kami konsultasikan,” pungkasnya beberapa waktu lalu. (one/fun)