Polemik Pengelolaan Plaza Probolinggo, Dewan Sarankan Gugatan Ulang

MAYANGAN – Penguasaan Plaza Probolinggo oleh PT Avila Prima Indah Makmur dimulai pada 1987. Alexander Arif kuasa hukum PT Avila Prima mengatakan, saat itu kliennya mengantongi surat izin penempatan (SIP).

SIP keluar tahun 1987 semasa era Wali Kota Abdul Latif. Di SIP, tidak tercantum batas waktu pengelolaan. Itu yang membuat PT Avila enggan melepas Plaza Probolinggo.

Sebelum SIP keluar atau diterima tahun 1987, menurut Arif, pihaknya melakukan kerja sama pembanguna plaza dengan Pemkot. Kesepakatannya, pemkot menyediakan lahan, sedang PT Avila kebagian membiayai pembangunan gedung plaza.

“Waktu itu sebelum 1987, pembangunan plasa ini menelan dana sekitar Rp 600 juta. Kami juga diminta membangun terminal colt (angkutan kota dan Pasar Wonoasih),” imbuhnya.

Alexander berterus terang, PT Avila merugi dalam mengelola plasa. Minat masyarakat terhadap lapak yang dibangunnya kurang. Sehingga, banyak lapak tidak laku. Bahkan, lapak dan los di lantai 2, tidak laku dan dibiarkan kosong hingga sekarang.

Dalam situasi merugi seperti itu, pihaknya masih harus membayar restribusi Rp 5 juta lebih per tahun ke pemkot. “Kami yang mengelola plaza ini. Tapi, biaya sewa dan restribusi membayar ke pemkot. Jadi, kami hanya menerima uang sewa pertama. Setelah itu, sewa dan retribusi yang ngurusi pemkot,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Abdul Azis mengatakan, masalah plaza sering dibahas dalam rapat-rapat paripurna DPRD. Fraksi pun berulang kali memberi saran agar diselesaikan sesegera mungkin. Bahkan, ia merekomendasi agar pemkot melakukan gugatan ulang.

“Kalau dulu yang menjadi pengacara pemerintah yakni perseorangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Saya harap pada pemerintah sekarang agar mempercayakan kepada pengacara negara yakni Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Sehingga, jiwa dan semangat menyatu dengan pemerintah,” bebernya.

Soal rencana lokasi mal pelayanan publik, menurut Azis, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan. Seperti Gedung Hayam Wuruk eks Gedung Islamic Centre. Sebab, selama ini gedung tersebut tidak produktif pemanfaatannya. Sehingga, cendrung mangkrak.

“Melihat luas lahan parkir dan luas gedung sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai gedung mal pelayanan publik. Apalagi dekat dengan kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” pungkasnya. (rpd/hn)