Upaya Manfaatkan Plaza Probolinggo Jadi Mal Pelayanan Publik Masih Alot

MAYANGAN – Rencana Pemkot Probolinggo mengoptimalkan Plaza Probolinggo menjadi kantor mal pelayanan publik, bakal tidak mudah. Sebab, hak pengelolaan plaza yang berlokasi di Jalan Raya Panglima Sudirman tersebut, masih dipegang PT Avila Prima Indah Makmur.

PT yang berkantor di Surabaya itu, mengantongi Surat Izin Penempatan (SIP) sejak tahun 1987 hingga sekarang. Sebab, SIP yang dikeluarkan saat Wali Kota Abdul Latief tersebut, tidak mencantumkan masa berakhir atau berlakunya. Akibatnya, hak pengelolaan plaza masih di tangan PT Avila. Walaupun sudah berjalan 32 tahun.

Dengan kondisi itu, pemkot belum bisa memastikan, apakah plasa bisa digunakan menjadi kantor pelayanan publik atau tidak. Pemkot masih akan berkoodinasi dengan PT Avila yang hingga kini belum mencapai titik temu.

Selain itu, pemkot akan mempelajari dan mendalami tentang keberadaan plasa. Termasuk, nasib dari pedagang atau pengusaha yang menempati lapak atau toko di plasa.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Hadi Zainal Abidin, usai meninjau Plaza Probolinggo, Rabu (13/2) siang. Tidak sendiri. Peninjauan dilakukan bersama Alexander Arif sebagai kuasa hukum PT Avila.

Hadi menegaskan, pihaknya masih akan mempelajari dan mendalami keberadan plasa. Berikut dampak yang akan ditimbulkan terhadap para pedagang dan pengusaha yang kini menempati plasa.

Selain mengumpulkan OPD terkait, pihaknya juga akan melakukan pertemuan lagi dengan PT Avila. “Ini menjadi pekerjaan rumah kami. Tentunya kami sudah meminta pada PT Avila agar bangunan ini bisa dimanfaatkan oleh Pemkot Probolinggo. Tentunya, pada saat ini kami masih bermediasi dan berkoordinasi. Mudah-mudahan ada jawaban yang menggembirakan nantinya,” katanya.

Sementara itu, Alexander Arif, kuasa hukum PT Avila membenarkan hak pengelolaan plasa masih di tangan perusahaan. Ia berterus terang, Surat Izin Penempatan (SIP) tidak ada batas waktunya. Sehingga, plasa seluas 2 ribuan meter persegi itu masih dikelola oleh perusahaan.

“SIP-nya keluar tahun 1987 semasa era Wali Kota Abdul Latif. Memang tidak tercantum batas waktu. Itu yang menjadi permasalahan,” imbuhnya.

Rencananya, pihaknya akan merenovasi plasa tersebut. Alexander yang didampingi dua rekannya menyebut, akan menyulap lokasi tersebut menjadi department store. Meski begitu, ia memberi lampu kuning pada pemkot untuk mengakuisi. Yang penting menurutnya, kompensasinya jelas dan disetujui oleh pemilik PT Avila.

Monggo, terserah pemkot. Kami membuka pintu, asal ada kompensasinya. Ya tentunya sesuai dengan sekarang,” tambahnya.

Alexander pun menyerahkan sepenuhnya nilai kompensasi. Paling tidak, menurutnya, di atas kompensasi yang disepakati sebelumnya, semasa Wali Kota Rukmini. Ia menyebut Rp 5 miliar angka yang disepakati. Namun, pemkot tidak pernah merealisasikannya.

“Sebelumnya sudah ada kesepakatan dan muncul angka. Namun, pemerintah tidak sanggup untuk membayarkannya. Mengingat dana sebesar itu prosesnya panjang dan tidak bisa dipakai atau dihabiskan untuk membeli satu gedung saja,” tandasnya. (rpd/hn)