4 Tahun, Tak Ada Laporan Gratifikasi dari Pegawai Pemkot Probolinggo

KUNJUNGAN: Anjas Prasetyo, pemeriksa gratifikasi, Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Bidang Pencegahan, KPK RI, di Puri Manggala Bhakti, Pemkot Probolinggo, Kamis (14/2) pagi. (Foto: Ridhowati Saputri/ Radar Bromo)

Related Post

MAYANGAN– Pemerintah daerah, baik pemkot atau pemkab memiliki potensi 30 persen terjadi korupsi. Termasuk di antaranya kasus gratifikasi. Namun, selama 4 tahun terakhir, KPK RI tidak menerima laporan gratifikasi dari Pemkot Probolinggo.

Hal ini disampaikan Anjas Prasetyo, pemeriksa gratifikasi, Direktorat Gratifikasi, Kedeputian Bidang Pencegahan, KPK RI, di Puri Manggala Bhakti, Pemkot Probolinggo, Kamis (14/2) pagi.

“Berdasarkan data KPK, selama 4 tahun ini tidak ada laporan gratifikasi dari pegawai Pemkot Probolinggo,” katanya saat menyampaikan sosialisasi tentang gratifikasi.

Tidak adanya laporan gratifikasi, menurut Anjas, bisa disebabkan dua kemungkinan. “Kemungkinan pertama, pegawai Pemkot Probolinggo aktif menolak gratifikasi. Kemungkinan Kedua, menerima gratifikasi, tapi tidak dilaporkan,” tuturnya.

Dia pun berharap, tidak adanya laporan gratifikasi bukan karena kemungkinan kedua. Tapi, karena pegawai Pemkot Probolinggo berani menolak gratifikasi.

Dalam sosialisasi tersebut, KPK memetakan wilayah yang potensial terjadi gratifikasi. Potensi besar terjadi di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik pemkab dan pemkot.

“Di daerah, baik pemkot atau pemkab memiliki potensi sampai 30 persen terjadi korupsi. Termasuk di antaranya kasus gratifikasi,” ujarnya.

Gratifikasi ini ada berbagai bentuk. Seperti pemberian hadiah untuk mempercepat proses perizinan atau untuk mendapatkan kemudahan. Atau gratifikasi untuk memudahkan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Ada juga prinsip tanam budi, yang juga bagian dari gratifikasi. Contohnya, seseorang memberikan hadiah pada orang lain, padahal tidak ada kepentingan tertentu berkaitan dengan jabatan yang diemban orang tersebut.

“Kemudian, saat si pemberi hadiah memiliki keperluan terkait jabatan orang tersebut, otomatis orang yang pernah diberi hadiah ini akan merasa tidak enak jika tidak membantu. Ini yang disebut tanam budi,” ujarnya.

Anjas mengungkapkan, tidak semua gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK. Ada 12 kualifikasi tentang gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan.

“Seperti pemberian dari keluarga. Namun, ini juga harus memperhatikan ada atau tidaknya konflik kepentingan di sana,” ujar Afildawina Fakhriah, pemeriksa gratifikasi KPK.

Serta pemberian hidangan dalam kegiatan seminar, itu tidak perlu dilaporkan. “Seperti sekarang bapak-ibu mendapatkan kotakan kue, itu juga tidak perlu dilaporkan,” ujarnya. (put/hn)