Bahas RPJMD, Dewan Beri 4 Rekomendasi Ini ke Pemkab Probolinggo

PAJARAKAN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 terus berlanjut belum tuntas. Jumat (15/2), DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna, agenda penyampaian laporan panitia khusus (pansus) pembahasan Raperda RPJMD tahun 2018-2023.

Hasilnya, pansus pembahasan Raperda RPJMD memberikan empat rekomendasi secara umum pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten. Tentunya, empat rekomendasi itu harus diterapkan pemkab Probolinggo dalam pembuatan RPJMD 2018-2023.

”Hasil laporan pansus, ada empat rekomendasi yang disampaikan,” kata Wahid Nurahman Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo yang memimpin rapat paripurna.

Wahid menjelaskan, empat rekomendasi itu mulai program-program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait rancangan akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 untuk dievaluasi. Supaya, dalam RPJMD itu dapat dipastikan OPD sudah masuk semua.

Kedua, dalam Raperda RPJMD tahun 2018-2023 untuk disinergikan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait dana APBN dan APBD. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan visi, misi Bupati. ”Perlu adanya komunikasi dan sinergisitas yang bagus antara Pemda Kabupaten dengan Provinsi dan pusat. Terutama terkait pogram anggaran. Supaya, RPJMD itu sesuai dengan program dan anggaran yang ada di Provinsi serta pusat,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Rekomendasi lainnya dikatakan Wahid, harus ditingkatkan sinkronisasi antar OPD dengan OPD yang lain di Kabupaten Probolinggo. terutama antar OPD yang keterkaitannya dengan RPJMD. Terakhir untuk memperhatikan isu-isu nasional, seperti isu ketahanan pangan, isu BPJS serta isu peningkatan SDM. Serta memastikan bila isu tersebut terjadi pada tingkat daerah, maka RPJMD Kabupaten Probolinggo siap meng-cover-nya.

”Paling penting pula, sinkronisasi dan sinergisitas antar OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Probolinggo. karena tanpa sinkronisasi dan sinergisitas, pogram dalam RPJMD itu tidak bisa berjalan maksimal,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo saat dikonfimrasi mengatakan, rekomendasi dalam pansus DPRD Kabupaten Probolinggo yang telah disampaikan itu sangat dibutuhkan. Supaya, RPJMD yang dibahas bisa optimal dalam pembangunan di Kabupaten Probolinggo. ”Rekomendasi dari pansus DPRD tentu akan sangat dipertimbangkan dalam pembuatan RPJMD,” katanya. (mas/fun)