Dana Hibah Rp 80 M untuk Desa di Kabupaten Pasuruan Tak Terserap

BANGIL – Penganggaran hibah untuk infrastruktur desa di Kabupaten Pasuruan dipastikan tak akan terserap. Pasalnya, penggunaan anggaran yang mencapai Rp 80 miliar tersebut, masih menunggu pengalihan. Sementara, pengalihan anggaran tidak serta merta bisa dilakukan karena harus melalui mekanisme P-APBD (perubahan APBD).

Kepala Inspektorat Kabupaten Pasuruan Dwitono menguraikan, tim anggaran (timgar) pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD sudah mengonsultasikan persoalan hibah untuk infrastruktur desa itu ke Pemprov Jatim. Hasilnya, pemprov mengatakan dana puluhan miliar itu tak bisa digunakan.

“Kami tidak bisa memaksakan apa yang dilarang,” terangnya. Solusinya, kata Dwitono, penyerapan anggaran tersebut bisa dilakukan dengan langkah pengalihan anggaran. Hanya saja, pengalihan anggaran menunggu P-APBD 2019. “Pengalihan baru bisa dilakukan ketika ada perubahan anggaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sutar mengatakan, persoalan dana hibah Rp 80 miliar itu akan menjadi pembahasan secara teknis antara komisi dengan OPD terkait. Hal ini untuk menentukan, mana yang menjadi jalan lingkungan atau pun jalan kabupaten.

“Karena dengan begitu, bisa diketahui mana yang boleh dan mana yang tidak diperkenankan untuk penyaluran dana hibah tersebut,” urainya. Rata-rata, dana yang dilarang itu adalah infrastruktur untuk jalan desa. Terutama, program pavingisasi. Karena pavingisasi yang dibangun pemkab, kecenderungannya akan dihibahkan untuk desa. (one/rf)