Rencana Pembentukan Pansus AFU Menguap, Ini Alasannya

MAYANGAN – Rencana DPRD Kota Probolinggo untuk membentuk panitia khusus (pansus) terkait perluasan lahan pabrik PT Amak Firdaus Utomo (AFU) Jalan Anggrek, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, semakin tidak jelas. Tiga pekan sejak rapat dengar pendapat (RDP) gabungan antara Komisi I dan Komisi III DPRD, tidak ada kepastian terkait pembentukan pansus.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghofur mengatakan, sudah ada proses yang dilalui terkait pembentukan pansus PT AFU. Salah satunya rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi serta tahapan di Badan Musyawarah. “Namun, ada pendapat yang menyebutkan persoalan lahan PT AFU tidak perlu sampai dibentuk pansus,” ujarnya.

Menurut Rudi, pendapat ini disampaikan Ketua Fraksi PKB Ali Muhtar. Alasannya, karena tidak ada pelanggaran substantif dan prosedural dalam persoalan PT AFU saat instansi yang berwenang mengeluarkan izin. “Bahkan, sudah pernah dilakukan RDP terkait persoalan yang sama,” ujarnya.

Disinggung solusi atas tidak perlu dibentuk pansus, Rudi mengatakan, bisa dilakukan RDP gabungan kembali antara Komisi I dan Komisi III. Dalam RDP ini semua pihak harus dihadirkan. “Dalam RDP kemarin, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak hadir. Ini disayangkan karena di sana sebenarnya bisa diketahui proses dan sejarah keluarnya sertifikat tanah itu,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua Fraksi PKB Ali Muhtar mengatakan, tidak bisa dibentuk pansus dalam menangani persoalan PT AFU. “Menurut saya tidak ada pelanggaran substantif maupun prosedural yang dilanggar instansi yang berwenang mengeluarkan izin maupun terbitnya sertifikat tanah. Semuanya sesuai ketentuan,” ujarnya.

Begitu juga ketika harus dilakukan RDP lagi. Juga kurang tepat. Sebab, persoalan ini sudah dilakukan RDP antara tahun 2016-2017. “RDP gabungan yang dipimpin pimpinan DPRD seharusnya sudah dapat menghasilkan rekomendasi. Kenyataannya sampai saat ini tidak ada rekomendasi,” ujarnya.

Terkait surat kedua dari Pokmaswas yang ditindaklanjuti dengan RDP akhir Januari lalu, seharusnya tidak perlu dilakukan RDP lagi. Alasannya, surat itu merupakan laporan kepada wali kota saat itu, Rukmini. “Bila DPRD ingin menindaklanjuti cukup mengirim surat kepada Wali Kota. Tapi, pada 2016 Wali Kota sudah menjawab persoalan itu,” jelasnya.

Politisi PKB ini menambahkan, sebenarnya hanya DPRD yang mempunyai tunggakan untuk merumuskan rekomendasi RDP pada akhir Januari lalu. “Bila saat ini pimpinan mau rapat gabungan Komisi I dan Komisi III, silakan saja untuk merumuskan rekomendasi hasil RDP lalu. Jika BPN tidak datang, saya rasa cukup beralasan karena sejarah lahirnya sertifikat hak milik PT AFU sudah dijelaskan secara tertulis sekitar Agustus 2016,” jelasnya.

Diketahui, pada Januari 2019, DPRD Kota Probolinggo melaksanakan RDP gabungan antara Komisi I dan Komisi III. RDP ini gagal menghasilkan rekomendasi karena tidak hadirnya perwakilan dari BPN Kota Probolinggo untuk menjelaskan terkait status tanah PT AFU.

Meski tidak menghasilkan rekomendasi, RDP menghasilkan sejumlah keputusan yang bersumber dari usulan Komisi I dan Komisi III. Keputusan itu berupa akan dibentuk pansus untuk membahas persoalan lahan PT AFU yang dipermasalahkan Pokmaswas. Pokmaswas menilai perluasan bangunan pabrik ini menyentuh kawasan lindung. (put/rud)