Empat Raperda RDTR Diprotes Dewan, Ini Penyebabnya

BANGIL – Paripurna penyampaian raperda non APBD 2019 banjir interupsi. Beberapa interupsi itu muncul setelah Raperda RDTR empat kecamatan diusulkan untuk dilakukan pembahasan.

INTERUPSI: Arifin, anggota Fraksi PDI Perjuangan saat mempertanyakan raperda RDTR. (Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Empat raperda RDTR yang dimaksud, adalah Kecamatan Wonorejo, Pandaan, Gempol dan Grati. Padahal, empat raperda sebelumnya yakni Kecamatan Kraton, Bangil, Beji dan Purwosari, belum sepenuhnya klir.

“Apa perlu membahas empat raperda RDTR yang baru. Sementara, empat raperda RDTR sebelumnya, belum tuntas,” kata Arifin, anggota komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan.

Arifin yang merupakan anggota fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan, keempat Raperda RDTR itu (Bangil, Kraton, Beji dan Purwosari, red) sudah dibahas sejak 2015 lalu. Sayangnya, sejak itu pula, belum sepenuhnya menjadi perda. Hal ini lantaran belum diselesaikannya evaluasi dari Gubernur oleh OPD.

“Padahal, sudah tiga tahun lebih. Tapi sampai sekarang, belum juga menjadi perda. Malah eksekutif kembali mengusulkan raperda RDTR yang baru. Apa nggak malah terabaikan lagi nantinya,” urainya.

Ia memandang, yang perlu dibahas, bukanlah RDTR. Melainkan raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Karena raperda tersebut, lebih fleksibel untu suatu wilayah dan sudah lama sehingga perlu ada perubahan.

“Sudah sejak 2010 raperda RTRW itu disahkan. Bukankah lebih baik, jika raperda RTRW itu yang dibahas. Ketimbang RDTR yang kondisinya tidak jelas hingga sekarang,” tambahnya.

Ia menambahkan, dampak tak jelasnya raperda RDTR berdampak terhadap investasi di Kabupaten Pasuruan. Investor menjadi gamang, untuk berinvestasi. Mereka was-was, lantaran takut lahan yang digunakan, daerah terlarang.

“Catatan kami, ada sekitar 400 investor yang akhirnya terkatung-katung dengan tak jelasnya persoalan RDTR tersebut,” pungkasnya yang juga tercatat sebagai anggota Bapemperda tersebut.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan, Saifullah Damanhuri memandang, pembahasan RDTR empat kecamatan tersebut perlu untuk dibahas. Karena berdasarkan kajian yang dilakukannya, keberadaan RDTR itu untuk mengimbangi perkembangan yang ada di masyarakat.

“Tanpa mengurangi dorongan untuk percepatan penyelesaian RDTR yang sudah ditetapkan sebelumnya, kami memandang pembahasan RDTR baru di empat kecamatan ini perlu dilakukan. Ini untuk mengimbangi perkembangan di masyarakat. Setelah tersambungnya tol hingga Grati, tata ruang berkembang sangat pesat. Banyak kawasan persawahan yang diuruk dan belum lagi banyak perumahan-perumahan,” tukas Gus Saiful-sapaannya.

Karena itulah, pihaknya beranggapan kalau raperda RDTR untuk Kecamatan Wonorejo, Pandaan, Gempol dan Grati perlu untuk tetap dilanjutkan. “Dan untuk revisi raperda RTRW, bisa dilakukan di bulan Juni,” ulasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengungkapkan, empat raperda RDTR sebelumnya yakni Beji, Bangil, Purwosari dan Kraton sudah diparipurnakan 3,5 tahun yang lalu. Setelah diparipurnakan tersebut, diajukan evaluasi ke Gubernur. “Hasilnya sudah turun dan kami sudah mengesahkannya November 2018 kemarin,” tukasnya.

Memang dari evaluasi tersebut, ada beberapa catatan dari Gubernur. “Kami merekomendasikan, agar eksekutif segera menyelesaikan revisinya,” ujar Dion.

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron menguraikan, perkembangan masyarakat memang berdampak terhadap wilayah. Adanya proyek-proyek nasional juga berpengaruh terhadap suatu daerah. Karena itu, perlu adanya respons dari Pemkab. “Bagaimana pertanian, perikanan dan sektor lainnya bisa memberi nilai tambah,” ulasnya.

Karena itu, dibutuhkan raperda RDTR tersebut untuk merespon perkembangan wilayah itu. “Untuk percepatan pembahasan perda itu, molor atau tidaknya tergantung pula oleh kesiapan DPRD,” pungkasnya.

Dalam paripurna tersebut, sejatinya bukan hanya empat raperda tersebut yang diparipurnakan. Ada empat raperda inisiatif dewan. Selain raperda tentang kepemudaan, ada pula raperda tentang BPR Mina Mandiri, raperda tentang pengelolaan limbah air domestik dan raperda tentang jaminan kesehatan daerah. (one/fun)