Sah, Seluruh Fraksi di DPRD Kab Probolinggo Setujui RPJMD 2018-2023

PROBOLINGGO – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023, memasuki tahap akhir. Jumat lalu (15/2), pendapat akhir (PA) Fraksi-fraksi, menyetujui RPJMD. Sehingga, RPJMD pun ditetapkan dan disahkan.

Rapat paripurna DPRD digelar dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) fraksi dan Penandatanganan Nota Persetujuan. Rapat dihadiri Bupati Probolinggo dengan pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo.

“Secara keseluruhan fraksi-fraksi di DPRD (Fraksi Nasdem, PKB, Golkar, PPP, PDIP-Hanura dan Gerindra) dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo,” kata Wakil Ketua DPRD Wahid Nurahman saat dikonfirmasi.

Wahid menjelaskan, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo telah mencermati dengan sungguh-sungguh RPJMD. Serta mengimbau kepada eksekutif agar hasil temuan, saran dan koreksi dari panitia khusus (pansus). Baik terhadap redaksional maupun materi raperda dijadikan dasar untuk penyempurnaan raperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Karena rekomendasi dari pansus telah diperhatikan dan dilaksanakan. Fraksi-fraksi menyetujui dan raperda RPJMD pun disahkan,” tambahnya.

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus ikhlas kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Probolinggo yang telah melakukan pembahasan Raperda RPJMD. “Suasana kebatinan seperti ini, sesungguhnya adalah buah sinergitas yang kita bangun dan perjuangkan bersama-sama. Senantiasa menginspirasi hubungan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,” katanya.

Menurut Bupati, Raperda yang sudah dibahas ini posisinya sangat penting dan strategis dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo. “Artinya, disamping keharusan karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Raperda ini juga merupakan jawaban atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungksnya. (mas/fun)