220 Desa di Kabupaten Pasuruan Tak Lunasi PBB di Tahun 2018

TAAT PAJAK: Kawasan Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, yang berada di dataran tinggi. Semua desa di kecamatan ini pada 2018 telah melunasi PBB-P2-nya. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Jumlah desa di Kabupaten Pasuruan yang tidak melunasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2018, masih banyak. Sampai tutup tahun kemarin, dari 365 desa se-Kabupaten Pasuruan, hanya 145 desa yang lunas 100 persen. Artinya, masih ada 220 desa yang tidak lunas.

Kabid Pendataan, Penetapan, dan Pelaporan Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan Mokhammad Syafi’i mengatakan, dari segi jumlah, realisasi PBB-P2 selama 2018 melampaui target. Dari target Rp 66 miliar bisa tercapai Rp 69,4 miliar.

“Selain target tercapai, jumlah penerimaan PBB-P2 juga lebih tinggi dari tahun lalu. Jika pada 2017 mencapai Rp 63,083 miliar, tahun ini naik menjadi Rp 69,4 miliar,” jelasnya.

Dari jumlah itu, menurutnya, desa yang lunas 100 persen juga naik. Pada 2017 hanya 115 desa yang lunas 100 persen dan 2 kecamatan yang lunas total. Tahun kemarin, meningkat menjadi 145 desa dan 3 kecamatan luas total. Meliputi, Kecamatan Tosari, Lekok, dan Kecamatan Winongan.

Namun, dari segi jumlah cukup melonjak. Syafi’i mengatakan, ini karena adanya kepatuhan dari masyarakat untuk membayar PBB-nya. Juga ada penagihan yang dilakukan dari BKD sampai ke tingkat desa dan kelurahan. “Meski cukup banyak desa yang tidak bisa lunas 100 persen, namun tingkat kepatuhan sudah cukup baik hingga 80 persen,” ujarnya.

Syafi’i mengatakan, wajib pajak yang belum lunas, biasanya karena mereka berada di luar kota. Namun, gagal panen juga bisa menyebab pembayaran PBB tidak bisa mencapai 100 persen. “Di tingkat desa ini pajak yang nilainya di bawah Rp 500 ribu. Sedangkan, untuk pembayaran PBB-P2 di atas Rp 500 ribu langsung dibayarkan di BKD,” ujarnya. (eka/rud/fun)